RIAUBOOK.COM - Tim Kuasa Hukum Arif Budiman mengajukan permohonan tertulis kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang isinya permintaan supaya sidang menghadirkan notaris, yang membuat akta perjanjian antara Arif Budiman dan pihak Bank BJB Cabang Kota Pekanbaru.

Kuasa hukum Arif Budiman menilai, notaris yang dimaksud memiliki peran penting untuk menguak kasus hukum yang kini tengah menjerat Arif Budiman hingga akhirnya menyandang status terdakwa.

Sehingga dengan demikian, kanjut dia, keterangan notaris sangat dibutuhkan di persidangan.

Permohonan iti diajukan dalam sidang lanjutan yang digelar di Pengadilan Negeri Pekanbaru, Selasa (27/9/2022).

Dalam sidang yang dipimpin majelis yang diketuai Yuliarta, SH tersebut, tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Pekanbaru, menghadirkan Mahmud Sofyan, Aparatur Sipil Negara yang bertugas di BPKP Riau.

Mahmud merupakan saksi ahli yang diajukan JPU dalam sidang kasus dugaan korupsi di Bank BJB Cabang Kota Pekanbaru, dengan terdakwa pengusaha Arif Budiman dan Indra Osmer, mantan pegawai Bank BJB Pekanbaru.

Mahmud sekaligus menjadi satu-satunya saksi yang dihadirkan dalam sidang kali ini.

Setelah pengambilan sumpah saksi, salah seorang anggota tim kuasa hukum Arif Budiman, Yuherman SH, MH meminta izin untuk mengajukan permohonan tertulis terkait saksi notaris tersebut.

Setelah menerima permohonan itu, Ketua majelis hakim Yuliarta, SH langsung menggelar rapat dengan anggota majelis hakim lainnya.

Selanjutnya, Yuliarta menjelaskan, permohonan itu tidak bisa dikabulkan. Hal itu mengingat notaris tidak masuk dalam daftar saksi yang diajukan JPU.

Karena itu, merujuk pada ketentuan hukum acara persidangan, yang bisa dimintai keterangan adalah yang termuat dalam berkas JPU.

Namun demikian Yuliarta mengatakan, perihal permohonan itu dijadikan catatan oleh majelis hakim.

Sedangkan untuk menyikapi permasalahan itu, kuasa hukum Arif Budiman dapat menyampaikannya saat mengajukan pembelaan.

Selain itu, kuasa hukum juga bisa menanyakan dan memperdalam masakah itu saat menghadirkan saksi ahli.

Sementara itu, saksi ahli Mahmud  menerangkan kepada JPU bahwa dirinya pernah dimintai keterangan oleh penyidik Polda Riau dalam kasus ini.

Dalam menentukan adanya indikasi kerugian negara, saksi menghitung dan membandingkan antara total dana  yang dikucurkan Bank BJB dan pembayaran yang dilakukan Arif Budiman.

Menurut saksi, dari penghitungan itu pihaknya menemukan adanya selisih sebesar Rp7,2 miliar. Penghitungan dilakukan pada rekening dua perusahaan yakni CV Palem Gunung Raya dan CV Putra Bungsu yang merupakan milik Arif Budiman.

Siswandi/sr