RIAUBOOK.COM - Fakta mengejutkan terungkap dalam sidang lanjutan dugaan korupsi anggaran Dinas PUPRPKPP Riau yang menyeret Gubernur Riau nonaktif, Abdul Wahid. Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Syahrial Abdi, membeberkan bahwa pengangkatan tenaga ahli oleh gubernur dilakukan tanpa dasar hukum dan melanggar instruksi pusat.

​Dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Kamis (9/4/2026), Syahrial mengungkapkan bahwa Abdul Wahid tetap mengangkat Dani M Nursalam dan Tata Maulana sebagai tenaga ahli.

Padahal, sejak tahun 2025, Kementerian Dalam Negeri dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah melarang pengangkatan tenaga non-ASN baru demi efisiensi anggaran.

​"Berdasarkan kajian Bappeda dan Biro Hukum, tidak ada dasar hukum yang sah untuk pengangkatan tenaga ahli tersebut," tegas Syahrial saat memberikan kesaksian di hadapan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

​Bekerja Tanpa Gaji Resmi, Diduga Terima Dana Operasional

Syahrial menjelaskan bahwa pengangkatan itu merupakan perintah langsung Abdul Wahid melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur.

Namun, karena dianggap ilegal secara regulasi, Pemprov Riau tidak mengalokasikan anggaran untuk gaji maupun tunjangan kedua tenaga ahli tersebut.

​Anehnya, meski tidak menerima gaji resmi, terdakwa Dani M Nursalam tetap terlibat dalam proyek-proyek strategis seperti rencana pembangunan Islamic Center Riau dan tim percepatan kawasan Bukit Bandar. Saat dikonfirmasi mengenai peran konkret mereka, Sekda mengaku tidak tahu-menahu.

​"Tidak pernah, saya juga tidak tahu apa yang dikerjakan," imbuhnya.

​Di sisi lain, Jaksa KPK mencecar saksi mengenai dugaan aliran dana operasional sebesar Rp50 juta per bulan yang diterima Dani di luar jalur resmi APBD. Namun, Syahrial mengklaim tidak mengetahui perihal uang tersebut.

​Pergeseran Anggaran Fantastis

Selain masalah tenaga ahli, sidang juga menghadirkan Ispan Siregar, Plt Kepala BPKAD Riau. Ispan mengungkap adanya lima kali pergeseran anggaran sepanjang semester pertama 2025.

Penambahan anggaran paling mencolok terjadi pada tahap ketiga, di mana Dinas PUPR Riau menerima suntikan dana sebesar Rp271 miliar.

​Ispan menekankan bahwa pergeseran anggaran seharusnya hanya dilakukan untuk keperluan darurat atau belanja wajib yang bersifat mengikat sesuai regulasi.

​Dugaan Pemerasan dan Setoran "Loyalitas"

Kasus ini merupakan bagian dari perkara besar di mana Abdul Wahid diduga melakukan praktik pemerasan terhadap pejabat di Dinas PUPRPKPP Riau.

Dalam dakwaan, gubernur nonaktif tersebut bersama kroninya diduga memaksa para Kepala UPT Jalan dan Jembatan untuk menyetor uang "loyalitas" sebesar 5 persen dari nilai anggaran.

​Para pejabat diancam akan dimutasi jika tidak menyetor. JPU menyebut total setoran yang terkumpul mencapai Rp3,55 miliar, yang diduga digunakan untuk kepentingan pribadi di luar urusan kedinasan.

​Dalam perkara ini, Dani M Nursalam dan mantan Kadis PUPRPKPP Riau, Muhammad Arief Setiawan, duduk di kursi pesakitan.

Sementara itu, perkara Abdul Wahid disidangkan secara terpisah karena yang bersangkutan mengajukan nota keberatan atau eksepsi. Para terdakwa terancam jeratan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan KUHP. (mc)