RIAUBOOK.COM - Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar siasat licin di balik dugaan korupsi yang menjerat Gubernur Riau nonaktif, Abdul Wahid.

Dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Rabu (7/4/2026), jaksa menyebut praktik rasuah tersebut dirancang secara terstruktur, sistematis, dan penuh kerahasiaan demi menjaga citra sang gubernur.

Jaksa KPK, Meyer Volmar Simanjuntak, secara tegas menyatakan bahwa penegakan hukum tidak boleh kalah oleh narasi-narasi yang dibangun di media sosial oleh pihak tertentu.

Dia menekankan bahwa persidangan ini adalah panggung untuk mencari kebenaran hakiki, bukan sekadar opini publik.

​"Pencarian kebenaran dalam konteks hukum dilakukan dengan alat bukti guna mendapatkan kebenaran, bahkan bukan hanya kebenaran keilmuan semata, tetapi juga kebenaran hati nurani," tegas Meyer mengutip prinsip filosofis Francis Bacon.

​Modus "Jas Putih": Bersih di Luar, Korupsi di Dalam

​Jaksa membedah karakteristik tindak pidana korupsi yang melibatkan Abdul Wahid. Sebagai pemegang jabatan tertinggi di Provinsi Riau, terdakwa diduga sengaja menggunakan tangan orang lain agar dirinya tidak terlihat "kotor".

​Pola Operasi: Melibatkan orang-orang terdekat dan bawahan sebagai perantara.

​Aktor Terlibat: Nama-nama seperti Muhammad Arif Setiawan, Dani M. Nursalam, dan Marjono disebut sebagai bagian dari skema sistematis ini.

​Tujuan Utama: Agar terdakwa tetap terlihat bersih dan memiliki celah untuk melemparkan kesalahan kepada bawahan jika perbuatannya terendus hukum.

​"Terdakwa tidak mau terlihat mengotori jas putih dan dasinya dengan melakukan korupsi secara frontal. Maka dilakukan secara terstruktur agar ada jarak aman," lanjut Meyer dalam nota tanggapannya.

​Menepis Dramatisasi "Korban Kekuasaan"

​Pihak KPK juga menyoroti manuver pengacara terdakwa yang dianggap mencoba mendramatisasi proses hukum. Jaksa menilai pembelaan yang menyebut Abdul Wahid sebagai "korban penyalahgunaan wewenang bawahan" hanyalah upaya untuk lepas dari tanggung jawab.

​KPK menuding tim penasihat hukum sengaja membaca surat dakwaan secara parsial dan tidak utuh untuk menciptakan kebingungan publik. Padahal, jika dibaca secara tekstual dan kontekstual, keterlibatan Abdul Wahid dianggap sangat benderang.

​Soroti Narasi di Media Sosial

​Selain di ruang sidang, Jaksa juga memberikan perhatian khusus pada "perlawanan" yang dilakukan pihak terdakwa di ranah digital. Sejak peristiwa Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada 3 November 2025 lalu, berbagai narasi sepihak terus dimunculkan ke publik melalui media sosial hampir setiap hari.

​Menanggapi hal tersebut, jaksa mengingatkan kembali landasan formil mengenai definisi tertangkap tangan sesuai dengan aturan hukum terbaru dalam Pasal 1 Angka 40 UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP.

​"Penegakan hukum tidak boleh tersandera oleh drama atau opini yang dibangun di luar koridor persidangan," pungkas jaksa.