RIAUBOOK.COM, JAKARTA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) resmi melakukan asesmen terhadap permintaan perlindungan yang diajukan oleh 12 orang terkait kasus penyiraman air keras yang menimpa aktivis KontraS, Andrie Yunus.

Langkah ini diambil menyusul adanya indikasi ancaman serius, terutama melalui ruang digital, terhadap tim advokasi dan pendamping hukum korban.

​Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, Saurlin P. Siagian, mengonfirmasi bahwa pihaknya tengah memproses laporan tersebut dan berkoordinasi intensif dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

​"Kami sedang melakukan asesmen terhadap 12 orang. Memang kami mendapatkan laporan ada indikasi ancaman kepada setidak-tidaknya 12 orang," ujar Saurlin di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Rabu (1/4).

​Ancaman Digital dan Profiling Teror

​Meski belum ditemukan indikasi ancaman pembunuhan secara fisik, Saurlin mengungkapkan bahwa teror yang diterima para pengadu didominasi oleh serangan di media sosial.

Komnas HAM saat ini tengah melakukan profiling terhadap bentuk-bentuk ancaman tersebut untuk menentukan urgensi penerbitan surat pembela HAM.

​"Sedang kita kumpulkan (bukti-buktinya). Itu sedang kita profiling semua ancaman-ancamannya untuk mengeluarkan nanti surat pembela HAM kalau diperlukan," tegasnya.

​Pemeriksaan Pihak TNI

​Di hari yang sama, Komnas HAM juga memanggil jajaran petinggi TNI untuk mendalami proses penegakan hukum dalam kasus ini. Hadir dalam pertemuan tersebut Danpuspom TNI Mayjen Yusri Nuryanto dan Kababinkum TNI Laksda Farid Ma'ruf.

​Fokus pendalaman ini dilakukan guna menyinkronkan penyelidikan, mengingat kasus ini sebelumnya ditangani oleh Polda Metro Jaya namun belakangan melibatkan personel militer.

​Agenda Selanjutnya: Periksa Anggota BAIS dan Ahli

​Koordinator Subkomisi Penegakan HAM, Pramono Ubaid Tanthowi, menyatakan akan segera menjadwalkan pemeriksaan terhadap empat anggota BAIS TNI yang telah ditetapkan sebagai tersangka pelaku lapangan, yakni NDP, SL, BHW, dan ES.

​"Secara kelembagaan kami harus mengajukan surat permohonan dulu secara tertulis kepada Puspom TNI mengenai teknis pemeriksaan," jelas Pramono.

​Selain tersangka, Komnas HAM berencana memanggil ahli pidana, militer, dan intelijen guna menyusun konstruksi kesimpulan yang utuh terkait peristiwa ini.

​Latar Belakang Kasus

​Andrie Yunus menjadi korban penyiraman air keras dua pekan lalu usai mengisi siniar di Kantor YLBHI yang membahas isu "Remiliterisasi & Judicial Review UU TNI".

Sementara polisi dan TNI telah menetapkan tersangka, Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) menduga kuat adanya keterlibatan hingga 16 orang dalam apa yang mereka sebut sebagai operasi intelijen. (cnn)