RIAUBOOK.COM - ​Gubernur Riau Nonaktif, Abdul Wahid, resmi menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK di Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, Kamis (26/3/2026).

Dalam persidangan tersebut, JPU mendakwa Abdul Wahid dengan pasal berlapis terkait dugaan pemerasan dan gratifikasi senilai miliaran rupiah.

​Di hadapan Majelis Hakim yang diketuai Delta Tamtama, tim JPU KPK yang dipimpin Jaksa Meyer Volmer Simanjuntak mendakwa Abdul Wahid dengan tiga pasal sekaligus dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

​Jeratan Pasal Berlapis

​Dalam surat dakwaannya, JPU memaparkan tiga poin utama pelanggaran yang diduga dilakukan oleh terdakwa:

​Pasal 12 huruf e UU Tipikor: Terkait dugaan pemerasan oleh penyelenggara negara untuk menguntungkan diri sendiri dengan menyalahgunakan kekuasaan. Total setoran yang diminta mencapai Rp3,55 miliar.

​Pasal 12 huruf f UU Tipikor: Mengenai penyalahgunaan jabatan untuk memaksa seseorang memberikan sesuatu.

​Pasal 12B UU Tipikor: Terkait penerimaan gratifikasi atau hadiah/janji yang berhubungan dengan jabatannya.
​Selain itu, Abdul Wahid juga dikenakan Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP atas perbuatan tindak pidana bersama-sama, serta Pasal 18 UU Tipikor yang berkaitan dengan kewajiban uang pengganti atas kerugian negara.

​Kronologi dan Modus: "Matahari Hanya Satu"
​JPU KPK mengungkap bahwa aksi ini dilakukan secara kolektif bersama Kepala Dinas PUPRPKPP Muhammad Arif Setiawan, Tenaga Ahli Gubernur Dani Nursalam, dan ajudan terdakwa, Marjani. Mereka diduga menekan enam Kepala UPT di Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau untuk menyetorkan uang sebesar Rp3,55 miliar.

​Modus operandi dimulai pada Maret 2025 melalui instruksi pergeseran anggaran. Jaksa membeberkan fakta menarik dalam pertemuan di Rumah Dinas Gubernur pada 7 April 2025:

​Sterilisasi Komunikasi: Seluruh alat komunikasi peserta rapat dikumpulkan agar kegiatan tidak terdokumentasi.
​Ancaman Mutasi: Terdakwa menegaskan kekuasaan absolutnya dengan pernyataan keras kepada para ASN.

​"Terdakwa memberikan arahan agar semua ASN di Dinas PUPRPKPP patuh dengan menyampaikan: 'MATAHARI HANYA SATU'. Terdakwa juga mengancam akan mengevaluasi atau mengganti siapa pun yang tidak mengikuti perintah Kepala Dinas," papar Jaksa Meyer dalam persidangan.

​Skema Aliran Dana

​Dakwaan menyebutkan bahwa permintaan uang ini berkaitan erat dengan rencana proyek jalan rusak yang akan dipaparkan kepada terdakwa. Para Kepala UPT diminta menyiapkan data sekaligus "komitmen" agar posisi jabatan mereka tetap aman dari evaluasi gubernur.
​Sidang yang dipadati pengunjung ini akan dilanjutkan pekan depan untuk mendengarkan eksepsi atau keberatan dari pihak terdakwa. (Ist)