RIAUBOOK.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami skandal dugaan pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau tahun anggaran 2025. Teranyar, penyidik memeriksa Marjani, ajudan (ADC) Gubernur Riau, dalam kapasitasnya sebagai tersangka.

​"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta," ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada awak media pada Senin (13/4/2026).

​Pemeriksaan Saksi di Riau

​Selain memeriksa tersangka utama di Jakarta, KPK juga bergerak melakukan pemeriksaan saksi secara paralel di Riau. Pemeriksaan ini dilakukan di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Riau untuk memperkuat konstruksi perkara.

​Sejumlah nama yang dipanggil penyidik hari ini antara lain:

​Agus Rianto: Plt. Inspektur Daerah Provinsi Riau.

​Tata Maulana: Pihak swasta sekaligus Tenaga Ahli Gubernur Riau.

​Dahri Iskandar: Ajudan Gubernur Riau.

​Budi menjelaskan bahwa keterangan para saksi sangat dibutuhkan untuk memperkuat bukti-bukti keterlibatan para pihak dalam praktik lancung tersebut.

​Jejak "Jatah Preman" dan Barang Bukti

​Kasus ini menyita perhatian publik setelah muncul istilah "Japrem" atau jatah preman, yang merujuk pada dugaan permintaan setoran dari pejabat Dinas PUPR PKPP kepada para Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) atas instruksi gubernur.

​Sebelumnya, pada 15 Desember 2025, tim penyidik telah menggeledah rumah dinas dan rumah pribadi SF Hariyanto. Dalam penggeledahan tersebut, KPK menyita sejumlah dokumen penting serta uang tunai dalam pecahan Rupiah dan Dolar Singapura yang diduga kuat berkaitan dengan aliran dana gratifikasi.

​Tiga Tersangka Utama Telah Ditahan

​Hingga saat ini, KPK telah menetapkan dan menahan tiga orang tersangka hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT), yaitu:

​Abdul Wahid (Gubernur Riau nonaktif).

​M. Arief Setiawan (Kepala Dinas PUPR PKPP Riau).

​Dani M. Nursalam (Tenaga Ahli Gubernur).

​KPK menegaskan akan terus mengembangkan kasus ini guna menelusuri sejauh mana aliran dana "setoran" tersebut mengalir di lingkup birokrasi Provinsi Riau. (inilah)