RIAUBOOK.COM, SURABAYA - Menanggapi penetapan status tersangka Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo (GSW) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bergerak cepat demi menjaga stabilitas pemerintahan. Khofifah resmi menunjuk Wakil Bupati Ahmad Baharudin sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Tulungagung.

​Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Jatim, Lilik Pudjiastuti, mengonfirmasi bahwa Surat Keputusan (SK) penunjukan tersebut telah ditandatangani oleh Gubernur. Langkah ini diambil sesuai dengan amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

​"Sudah ada SK dan sudah ditandatangani oleh Gubernur agar roda pemerintahan di Tulungagung tidak lumpuh. Tinggal menunggu rilis resmi," ujar Lilik saat dikonfirmasi, Selasa (14/4).

​Berbeda dengan pelantikan kepala daerah definitif, penunjukan Ahmad Baharudin tidak akan melalui prosesi seremoni formal di Gedung Negara Grahadi. "Tidak perlu pelantikan," tegas Lilik singkat.

​Nasib Jabatan OPD yang Kosong

​Terkait kekosongan jabatan di tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ikut terseret kasus hukum ini, Pemprov Jatim menegaskan tidak akan melakukan intervensi. Kepala BKD Jawa Timur, Indah Wahyuni, menjelaskan bahwa otoritas pengisian jabatan di level kabupaten sepenuhnya merupakan wewenang pemerintah daerah setempat.

​"Untuk itu kewenangan ada di kabupaten, bukan BKD Jawa Timur," jelas Indah.

​Rekam Jejak Ahmad Baharudin

​Ahmad Baharudin merupakan figur yang sudah lama melintang di politik Tulungagung. Politikus Partai Gerindra ini sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Tulungagung periode 2014-2024.

​Ironisnya, Baharudin merupakan pasangan Gatut Sunu Wibowo dalam Pilbup Tulungagung 2024. Pasangan ini baru saja memenangkan kontestasi dengan raihan 297.882 suara (50,72%), mengungguli empat pasangan calon lainnya untuk masa jabatan 2025-2030.

​Kasus Gratifikasi: Sepatu Mewah hingga THR

​Kasus yang menjerat Gatut Sunu bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada Jumat (10/4). Gatut bersama ajudannya, Dwi Yoga Ambal, diduga meminta setoran uang sebesar Rp5 miliar dari 16 OPD di Tulungagung.

​Dari total permintaan tersebut, KPK menduga sekitar Rp2,7 miliar telah terealisasi. Mirisnya, uang hasil gratifikasi tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi yang hedonis, antara lain:

​Pembelian 4 pasang sepatu merek Louis Vuitton.

​Biaya berobat dan jamuan makan pribadi.

​Pemberian THR kepada jajaran Forkopimda Tulungagung.

​Kini, para tersangka terancam jeratan Pasal 12 huruf e atau Pasal 12B UU Tipikor jo Pasal 20 huruf c UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman yang berat.

(cnn)