RIAUBOOK.COM, BINTAN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan peringatan serius terkait pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Galang Batang, Bintan, Kepulauan Riau. Meski memiliki potensi investasi jumbo hingga Rp120 triliun, kawasan ini dinilai memiliki kerentanan tinggi terhadap praktik korupsi, terutama pada sektor perizinan dan rantai pasok industri.

​Dalam tinjauan lapangan yang dilakukan Sabtu (11/4/2026), Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah V KPK, Dian Patria, menegaskan bahwa mitigasi risiko harus dilakukan sejak dini guna mencegah adanya moral hazard dan konflik kepentingan.

​"Jangan sampai ada konflik kepentingan dalam proses perizinan ini. Kami berupaya bersama untuk kepentingan merah putih. Investor menginginkan kepastian hukum, namun pengembangan ini juga jangan sampai merugikan masyarakat sekitar," tegas Dian dalam keterangannya, Minggu (12/4/2026).

​Soroti Legalitas Bahan Baku dan Alih Fungsi Hutan

​KPK memberikan perhatian khusus pada operasional smelter aluminium milik PT Bintan Alumina Indonesia (BAI). Dian mengingatkan para pelaku usaha untuk memastikan seluruh rantai pasok bahan baku berasal dari sumber yang sah secara hukum.

​Selain masalah operasional, KPK menemukan kendala serius terkait tata ruang. Sebagian wilayah KEK seluas 2.333,6 hektar tersebut ternyata masih berstatus Hutan Produksi Terbatas (HPT). Hingga kini, proses pelepasan lahan yang diajukan sejak 2022 masih tersendat.

​Data teknis menunjukkan, dari 218,90 hektar lahan hutan yang diusulkan untuk dimanfaatkan, hanya 50,12 hektar yang direkomendasikan untuk diproses.

​"Kami tegas, jika ada alih fungsi hutan apalagi mangrove di pesisir pantai, maka jangan dilakukan. Keputusan tidak boleh dipaksakan jika belum didukung dasar teknis yang kuat," tambah Dian.

​Target Investasi dan Tantangan Lapangan

​Berdasarkan data terakhir, realisasi investasi di KEK Galang Batang sepanjang tahun 2025 telah mencapai Rp34 triliun. Pemerintah menargetkan angka ini meroket hingga Rp36,25 triliun pada tahun 2027 dengan melibatkan 26 pelaku usaha.

​Kepala Administrator KEK Galang Batang, Vita Budhi Sulistyo, mengakui adanya tantangan struktural yang dihadapi pengelola, mulai dari birokrasi perizinan pengembangan hingga isu tenaga kerja asing (TKA).

​"Kami terus memperkuat sinergi dengan kementerian terkait maupun pemerintah daerah untuk mengatasi kendala ini," ujar Vita.

​Harapan Pelaku Usaha

​Di sisi lain, para pelaku industri berharap adanya penguatan konektivitas antara Bintan dan Batam serta kepastian regulasi bagi investor asing. Deputi General Manager Bintan Inti Industrial Estate, Anita Gultom, menekankan bahwa ketidakpastian hukum dapat berdampak buruk pada iklim investasi global.

​"Jangan sampai pengembangan ini tidak pasti. Kami berkomitmen memberikan manfaat, termasuk penyerapan tenaga kerja lokal dan pemberian beasiswa bagi masyarakat Bintan," kata Anita.

​KPK memastikan akan terus mengawal koordinasi lintas lembaga agar proses perizinan di KEK Bintan berjalan transparan dan akuntabel guna menjaga kekayaan negara sekaligus memperbaiki citra investasi Indonesia di mata dunia. (rls)