RIAUBOOK.COM - Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Riau Doktor Supardi turut buka suara soal kasus operasional Bank Riau Kepri Syariah (BRKS) yang diduga cacat hukum karena melanggar Undang-undang (UU) Perseroan Terbatas (PT), Permendagri 37 tahun 2018 dan Peraturan Pemerintah (PP) 54 tahun 2016.

"Cacat hukum itu ada dua, cacat prosedural dan cacat secara substansial. Itu bisa dilakukan gugatan perdatanya," kata Kajati Supardi lewat telekomunikasi kepada RiauBook di Pekanbaru, Kamis (1/9/2022).

Supardi mengakui telah mendapat informasi terkait persoalan itu, namun belum melakukan pendalaman.

"Kalau masalah perdatanya itu bisa digugat ke pengadilan perdata, untuk persoalan hukumnya baru ke kita," kata Supardi.

Dia menjelaskan, kalau dilakukan gugatan perdata dan keputusannya benar telah dinyatakan cacat secara prosedural, maka kalau ada kemungkinan pidananya baru akan didalami.

"Informasinya begitu, dan sementara untuk masalah itu adalah masalah maladministrasi," demikian diungkap mantan Direktur Penyidikan (Dirdik) pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Dr Supardi.

Supardi ketika menjabat Dirdik di Kejagung RI sempat menangani dugaan korupsi PT Duta Palma dengan kerugian negara sekitar Rp78 triliun.

Sementara dalam kasus BRKS, patut diketahui sejak berubah badan hukum dari perusahaan daerah menjadi perseroan yang telah disahkan DPRD Riau sejak Mei lalu, hingga hari ini BRKS belum melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terkait pemberhentian dan pengangkatan pengurus baru Perseroda.

Pengamat hukum dari Indonesian Monitoring Development (IMD) Raja Adnan mengungkap saat ini operasional BRKS dapat dikatakan cacat hukum.

"Kalau secara prosedural mengalibatkan tidak sesuai dengan prosedur dan itu bisa dibatalkan," kata dia.

Menurut Adnan, untuk mengubah-ubah itu ada kesepakatan, termasuk dalam penetapan pengurus harus melalui RUPS sesuai dengan UU PT, Permendagri Nomot 37 tahun 2018 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 tahun 2016.

"Jika tidak dilakukan, maka dapat dibatalkan atau dibatalkan demi hukum sesuai dengan KUH Perdata," demikian Raja Adnan. (fzr)