SEHARI sebelum demonstrasi mahasiswa besar-besaran, Joko Widodo (Jokowi) mendadak menggelar rapat terbatas yang dihadiri sejumlah menteri, salah satunya Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (LBP).

Dalam rapat tersebut, Jokowi menegaskan agar para menteri dalam kabinetnya tidak lagi menyuarakan isu terkait upaya perpanjangan masa jabatan presiden atau penundaan pemilu.

Ungkapan ketidakinginan Jokowi untuk memperpanjang masa jabatannya telah dia lontarkan berulang kali, namun kali ini lebih tegas dengan disimpulkan adanya pelantikan KPU dan Bawaslu periode 2022-2027 pada 12 April 2022.

"Sudah jelas dan kita semua sudah sepakat bahwa pemilu tetap dilaksanakan pada 14 Februari 2024 dan Pilkada serentak dilaksanakan pada November 2024," kata Jokowi dalam rapat tersebut.

Rapat terbatas yang digelar mendadak itu seakan sinyal kekhawatiran pemerintah atas gerakan mahasiswa dan masyarakat yang kian membesar seiring isu penundaan Pemilu yang kian deras disuarakan para pembantu presiden dan elite politik.

Di luar Istana, keesokan hari setelah pernyataan presiden, ribuan mahasiswa tetap merapatkan barisan. Puluhan ribu mahasiswa di berbagai wilayah tanah air berbulat tekad menggelar aksi unjuk rasa serentak.

"Kami mendesak dan menuntut Jokowi untuk bersikap tegas menolak dan memberikan pernyataan sikap terhadap penundaan pemilu 2024 atau masa jabatan tiga periode karena sangat jelas mengkhianati konstitusi negara," kata orator demonstrasi di depan Gedung DPR RI.

Massa mengalihkan aksi unjukrasa mereka ke Gedung DPR RI setelah permintaan aparat yang mengawal ketat Istana Negara.

Aksi demonstrasi juga terjadi di sejumlah wilayah tanah air. Di Pekanbaru, seribuan mahasiswa juga menggeruduk Gedung DPRD Riau hingga membuat arus lalu lintas di jalan utama macet total.

Begitu juga di Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Medan dan Aceh, ribuan mahasiswa berorasi menuntut pemerintah untuk fokus menyelesaikan persoalan kelangkaan solar dan mahalnya minyak goreng.

Sementara kemarin demonstrasi ribuan mahasiswa berbagai kampus di Kota Ternate yang mengatasnamakan Komite Berjuang Bersama Rakyat (BBM) Maluku Utara (Malut) berakhir rusuh.

Massa yang tidak terima kehadiran Sekretaris Kota Ternate Jusuf Sunya kemudian mendobrak pagar hingga melempar benda keras ke arah petugas keamanan.

Kericuhan juga terjadi saat aksi demonstrasi di depan kantor DPRD Sulawesi Selatan, Jalan Urip Sumohardjo. Lima mobil baracuda diturunkan Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan untuk membubarkan massa dari gabungan mahasiswa.

Sementara di Kendari, Sulawesi Tenggara, aksi mahasiswa juga diwarnai kericuhan. Pada sekitar pukul 13.20 Wita, massa yang terlibat bentrok dengan polisi melempari polisi dengan batu. Mereka juga membakar petasan dan mengarahkannya ke barikade polisi.

Aparat masih terus berjaga. Namun polisi sempat dipukul mundur akibat ratusan massa terlihat lebih anarkis. Sejumlah fasilitas umum juga turut menjadi sasaran amukan massa.

Gelombang unjuk rasa mahasiswa dan masyarakat dilaporkan akan terus berlanjut seiring kondisi perekonomian nasional yang kian terpuruk.

Sejumlah pengamat mengindikasikan, kelangkaan solar, mahalnya minyak goreng serta mahalnya sembako dan terus bergulirnya isu rencana amandemen UUD 45 akan memperburuk situasi keamanan negara hingga beberapa pekan kedepan.

Batang Hidung Luhut

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) dilaporkan menjadi orang yang paling bertanggungjawab atas kerusuhan 11 April 2022.

Sejumlah pengamat mengindikasikan Luhut adalah otak intelektual dari rencana perpanjangan masa jabatan presiden atau penundaan Pemilu 2024.

Kecurigaan itu menguat setelah Luhut mengutarakan adanya big data berisikan 110 juta masyarakat Indonesia menginginkan Pemilu ditunda.

Namun setelah diminta membuka data tersebut, Luhut tidak bersedia dengan berbagai alasan kontroversial.

Terakhir Luhut mendesain munculnya Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) yang sebelumnya dikukuhkan oleh Jokowi.

Di hari itu juga, APDESI mengungkap akan menggelar deklarasi serentak mendukung Presiden Joko Widodo tiga periodeusai lebaran nanti.

"Kalau ketua dewan pembina kan kita, anu, Pak Luhut, mau tarik-tarik ke mana terserah lah ya," kata Ketua Majelis Pembina Organisasi APDESI Muhammad Asri Anas seraya tertawa, saat ditemui usai acara, Selasa, 29 Maret 2022.

Lalu, ada juga dua penasehat organisasi, yaitu Menteri Desa Abdul Halim Iskandar dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam barisan APDESI.

Anggota DPR RI Masinton Pasaribu menyentil oknum elite di kabinet yang menggulirkan wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

"Sikap kesatria Presiden Jokowi ini adalah bentuk tanggung jawab seorang pemimpin mengambil alih tindakan keblinger bawahannya yang congkak dan semena-mena kepada rakyat," kata Masinton melalui layanan pesan kepada pers, Senin (11/4)

Politikus PDIP yang juga mantan aktivis 1998 itu justru mempertanyakan ke mana menteri koordinator (menko) yang menggalang dukungan palsu Jokowi 3 periode di saat terjadi gelombang penolakan dari rakyat dan mahasiswa.

"Di mana batang hidung menteri pongah sok merasa paling kuasa itu? Kenapa bukan menko tersebut yang menjelaskan kepada publik dan massa aksi yang melakukan penolakan perpanjangan tiga periode masa jabatan presiden," tutur Masinton.

Sejumlah pihak mengklaim menko yang hilang saat unjuk rasa mahasiswa berlangsung adalah Luhut Binsar Pandjaitan. Dia dianggap sebagai orang yang paling bertanggungjawab atas kekacauan yang mengancam keutuhan bangsa dan negara.

Dari sejumlah kekacauan terkait penundaan Pemilu dan kenaikan harga kebutuhan pokok serta kelangkaan solar agaknya akan menjadi 'pekerjaan rumah' Kabinet Indonesia Maju.

Sejumlah pengamat memprediksi pasca peristiwa 11 April akan ada perombakan kabinet besar-besaran.

Jokowi diprediksi akan mengganti sejumlah menteri yang dianggap memiliki pengaruh besar atas kerusuhan 11 April, salah satunya Luhut Binsar Pandjaitan.

LBP menjadi target resuffle Kabinet Indonesia Maju bersama dengan menteri lainnya untuk mengantisipasi gelombang demonstrasi yang lebih besar pasca lebaran.

Jika tidak, maka skenario pelengseran Jokowi akan semakin bulat.

Jokowi atau Luhut?

Oleh Fazar Muhardi