RIAUBOOK.COM - Pemerintah Provinsi Riau mengambil langkah drastis untuk membersihkan tata kelola birokrasi di lingkungan Sekretariat DPRD (Setwan) Riau. Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, secara resmi melakukan mutasi dan rotasi besar-besaran terhadap 308 pegawai di instansi tersebut sebagai respons atas buruknya pengawasan dan persoalan administrasi yang terus berulang.

​Keputusan tegas ini disampaikan langsung oleh SF Hariyanto di Gedung Daerah Balai Serindit, Selasa (26/05/2026). Ia mengaku tidak lagi menoleransi berbagai dugaan pelanggaran, terutama terkait pengelolaan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang dianggap menjadi celah korupsi selama bertahun-tahun.

​"Sudahlah, hari ini total ada 308 orang di Setwan yang saya pindahkan semua. Saya tidak main-main. Saya pindahkan satu kantor karena saking ngerinya kondisi di Setwan DPRD Riau. Setan pun takut masuk ke situ karena saking besarnya angka korupsi di sana," ujar SF Hariyanto dengan nada geram.

​Evaluasi Total Pasca Temuan 2025

​Langkah perombakan ini dipicu oleh kekecewaan mendalam Plt Gubernur atas temuan persoalan serupa pada tahun 2025 lalu. Selama ini, pihak Setwan kerap berdalih bahwa pelanggaran administratif merupakan ulah dari "pegawai lama". Namun, alasan tersebut kini tidak lagi diterima oleh orang nomor satu di Riau ini.

​"Saya sudah bilang kemarin, tetapi Sekwan masih beralasan bahwa itu adalah perbuatan orang-orang lama. Oke, hari ini saya bersihkan. Jika setelah ini masih ada temuan lagi, saya tidak akan tinggal diam," tegasnya.

​Peringatan Keras untuk Pejabat Baru

​Kepada para pegawai dan pejabat struktural yang baru saja dilantik untuk mengisi kekosongan di Setwan, SF Hariyanto memberikan peringatan keras. Ia menegaskan bahwa tanggung jawab pengawasan kini berada sepenuhnya di tangan mereka. Jika kembali ditemukan praktik penyimpangan, ia tidak segan-segan untuk membawa masalah tersebut ke ranah hukum.

​"Jika nanti masih ada temuan lagi, kalian yang baru ini akan saya tarik masalah hukumnya. Jika kurang pengawasan, itu menjadi tanggung jawab kalian, termasuk Sekwan," imbuhnya.

​Mengembalikan Uang Negara

​Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kekacauan administratif yang terjadi, Plt Gubernur mendesak pihak Sekretariat Dewan untuk segera mengembalikan kerugian negara yang muncul dari temuan tahun 2025. Ia menegaskan bahwa langkah ekstrem ini diambil bukan atas dasar kebencian pribadi, melainkan demi menyelamatkan integritas dan pelayanan publik di Provinsi Riau.

​"Saya tidak peduli siapa pun yang ada di situ, saya ganti semua demi membersihkan DPRD Riau. Saya melakukan ini bukan karena benci, melainkan kecewa melihat cara kerjanya. Saya minta semua temuan tahun 2025 harus dikembalikan uangnya, jangan bikin malu lagi," pungkasnya.

​Perombakan besar-besaran ini mencatatkan sejarah baru dalam birokrasi di lingkungan Pemprov Riau, di mana hampir seluruh staf satu kantor diganti demi menciptakan tata kelola yang bersih dan akuntabel. (mc)