PARLER adalah bahasa Prancis yang berarti parlemen, di dalamnya terdapat kelompok manusia pilihan yang terbeban sumpah untuk senantiasa menjaga kedaulatan bangsa dan negara.

Dari masa ke masa, parler menjadi sasaran utama untuk berbagai kepentingan. Pengaruhnya bisa sampai mengubah arah kebijakan pemerintah. Atau justru sebaliknya, siapa saja bisa memengaruhinya bahkan hingga mengancam kedaulatan bangsa dan negara.

Di tiap sudut kota, masyarakat disibukkan dengan berbagai persoalan. Mulai dari kelangkaan bahan bakar solar hingga mahalnya minyak goreng.

Sementara dalam gedung-gedung mewah di ibu kota, sekelompok parler secara masif terus merancang skema melakukan perubahan terhadap undang-undang tanpa memikirkan masa depan bangsa.

Upaya amandementerhadap undang-undang dasar 45 terus dilakukan, sementara bersamaan dengan itu, bangsa ini dipaksa --dibenturkan-- dengan fenomena kelangkaan solar dan minyak goreng. Sebuah pengalihan isu yang dramatis.

Tujuannya tidak lain untuk memperpanjang masa jabatan presiden, arah ini tentu didukung para parler yang turut menerima keuntungan perpanjangan masa jabatan secara cuma-cuma, tanpa biaya dan tanpa persaingan mereka duduk dalam kekuasaan yang panjang.

Situasi Abstrak

Tidak bisa digambarkan secara jelas maksud besar dari upaya perpanjangan masa jabatan presiden. Namun rencana itu begitu banyak ditunggangi ragam kepentingan yang mengorbankan bangsa.

"Situasi 98 bisa kembali terulang dalam waktu dekat," kata Mr K, lingkaran komisi penyelamat bangsa.

Menurut dia, kondisi saat ini nyaris sama dengan peristiwa 98 jelang runtuhnya kekuasaan orde baru.

Dalam buku Jejak kudeta 1997-2005, Catatan Harian Letnan Jenderal (Purn) TNI Djadja Suparman, diuraikan dinamika politik yang begitu rumit, banyak kepentingan yang menunggangi kekuasaan jelang runtuhnya kabinet Soeharto.

Ketua Umum Partai Golkar Harmoko, ketika itu, saat bertemu Presiden Soeharto jelang pemilihan presiden 1998 mendesaknya untuk kembali maju memimpin bangsa.

Harmoko begitu getol mendesak Soeharto untuk kembali mencalonkan diri sebagai presiden. Pada peringatan hari ulang tahun Golkar, 20 Oktober 1997, Harmoko menyampaikan pidato panjang lebar untuk meyakinkan Soeharto menjabat sebagai Presiden RI.

Pada saat bersamaan, ekonomi tanar air juga dalam kondisi yang tidak baik. Rakyat dari berbagai unsur dan elemen sudah menyatukan mata dan tekad meruntuhkan rezim Soeharto.

Gejala itu jelas terlihat, namun dorongan pihak-pihak dalam lingkaran kekuasaan membuat Soeharto seakan 'buta'.

Lima fraksi MPR RI saat itu menemui Soeharto ke Cendana pada 8 Maret 1998, pada saat sidang berjalan di MPR.

Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar dua jam itu, perwakilan Fraksi Persatuan Pembangunan (F-PP), Fraksi Karya Pembangunan (F-KP), Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (F-PDI), Fraksi Utusan Daerah (F-UD), dan Fraksi ABRI (F-ABRI) bergantian menghadap Soeharto. Mereka bersuara bulat: meminta Soeharto untuk bersedia dicalonkan lagi.

Dengan desakan dan dorongan yang bulat itu, akhirnya Soeharto 'membutakan' diri, dia kemudian menerima untuk dicalonkan kembali memimpin Bangsa Indonesia di tengah krisis yang kian hebat.

MPR kembali memilih "The Smiling General" sebagai presiden pada 10 Maret 1998. Dia pun dilantik pada hari berikutnya.

Meski begitu, periode baru kepemimpinan Soeharto tak berlangsung lama. Sejumlah menteri dalam kabinet Orde Baru runtuh, masing-masing memilih langkah selamat dengan mengundurkan diri.

Sekitar 70 hari setelah dilantik, Soeharto pun akhirnya lengser dari jabatan presiden. Dia mengundurkan diri atas desakan orang-orang terdekatnya, termasuk Harmoko.

Orang yang mendesak untuk memintanya kembali maju, justru kembali meminta Soeharto untuk mundur dari kekuasaan ditengah carut marut rakyat yang dihantam krisis moneter.

Kejadian Sama

Apa yang terjadi ketika awal keruntuhan Orde Baru mirip dengan gejala yang terjadi pada pemerintahan saat ini.

Upaya kelompok elite politik dengan penuh muatan kepentingan yang beragam mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tetap meneruskan kekuasaan tiga tahun atau bahkan 5 tahun ke depan.

Sejumlah kalangan elite politik dan kabinet bersama-sama meminta Jokowi untuk melanjutkan pemerintahan. Upaya amandementerhadap undang-undang dasar 45 terus digesa dengan berbagai upaya.

Demi melancarkan upaya itu, rakyat yang tadinya menyorot tajam atas rencana tersebut dialihkan perhatiannya dengan peristiwa kelangkaan bahan bakar solar dan minyak goreng.

Sejumlah pendekatan politik dilakukan para elite, termasuk membungkam gerakan mahasiswa yang telah terkontaminasi kebutuhan ekonomi.

"Operasi besar dengan target mengubah dasar negara ini mempertaruhkan aset-aset negara. Pelepasan saham sejumlah BUMN masuk dalam daftar untuk pembiayaan operasi ini," kata Mr K.

Dalam kemelut yang demikian, lanjut K, harusnya Presiden mampu untuk melihat dan berkaca pada peristiwa 98. Hal itu sudah cukup kuat untuk menolak keinginan penunggang kuda hitam yang menyusup dalam ruang-ruang hampa parler.

Oleh Fazar Muhardi