RIAUBOOK.COM - Ketua DPRD Riau dari Partai Golkar Yulisman terseret dugaan kasus jual beli proyek yang bersumber dari pokok pikiran (pokir) dan dititipkan di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

"Kalau terbukti, maka unsur pidananya masuk," kata Pengamat Hukum dari Akademik Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Dharma Andigha Bogor, Raja Adnan lewat sambungan telepon, Sabtu (19/3/2022) malam.

Sebelumnya sejumlah kelompok masyarakat Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) dan Kuantan Singingi (Kuansing) merasa tertipu dengan ulah legislator Yulisman.

Ketua DPRD Provinsi Riau hasil dari proses Pengganti Antar Waktu (PAW) dari Haji Indra Gunawan Eet Ph.D, itu dianggap telah melakukan tindakan jual beli proyek yang bersumber dari pokok pikiran masyarakat.

Masyarakat tersebut meminta agar aparat penegak hukum baik kejaksaan maupun kepolisian mendalami informasi tersebut.

"Kami ini apa yang dilakukan Yulisman mendapatkan ganjaran hukum setimpal karena telah merugikan masyarakat dan negara," kata Fahmijal alias Ijal, seorang warga Inhu.

Dia katakan, praktek haram jual beli proyek pokir dari berbagai instansi yang tergabung di dalam SKPD/OPD Pemerintah Provinsi Riau sudah sangat meresahkan masyarakat.

Karena, lanjut dia, proyek yang harusnya langsung dapat di rasakan atas pembangunan infrastruktur dan lain-lain, justru terhambat dan dikotori oleh ulah wakil rakyat yang 'melelang' secara ilegal proyek tersebut.

Dari sumber informasi yang dapat dipercaya, didapati Yulisman sangat berafiliasi dengan perusahaan milik R Sukirno, yang notabene adalah Staf Ketua DPRD Riau.

"Tolong kami pak Kapolda dan pak Kajati Riau. Usut tuntas gembong korupsi penjual dana pokir di DPRD Provinsi Riau. Kami menduga kuat, otak dari semua praktek haram ini adalah Yulisman," katanya lagi.

Masyarakat Inhu-Kuansing juga mendesat Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Riau yang juga menjabat sebagai Gubernur Riau, Syamsuar, didesak untuk bersikap tegas terhadap kader yang nakal.

"Karena jika tidak, hal itu akan merusak nama baik Partai Golkar," kata dia.

Masyarakat menuntut agar Syamsuar benar-benar serius dan tegas menunaikan tugasnya sebagai Ketua Partai Golkar Riau.

Raja Adnan menjelaskan, secara administrasi jual beli proyek pokir jelas sudah menyalahi biroktasi, apa lagi kalau sempat terjadi jual beli atas pokok pikiran tersebut.

"Sebaiknya apa yang ditudingkan dilaporkan ke pihak berwenang, bisa ke kepolisian dan juga ke kejaksaan, biar penegak hukum melakukan upaya pebyelidikan," kata Adnan.

Sementara itu, Yulisman yang dihubungi lewat sambungan telepon belum mengaktifkan alat telekomunikasinya.

Pesan WatsApp juga telah dikirim ke Yulisman terkait informasi dugaan jual beli proyek pokir, namun belum ada balasan. (fzr)