WACANA perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terbukti masih terus digulirkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (LBP).

Teranyar, Opung (panggilan LBP sebagai orang tua asal Sumut) mengklaim ada 110 juta netizen yang mendukung Pemilu 2024 ditunda.

Opung menyatakan pihaknya menyimpan big data (mahadata) berisi data 110 juta netizen yang menginginkan kondisi sosial-politik tenang tanpa gaduh Pemilu dengan melanjutkan masa jabatan presiden tanpa pemilihan.

Dia kumpulkan data 110 juta netizen itu dari berbagai platform media sosial yang disampaikan saat berbicara di acara kanal YouTube Deddy Corbuzier, Jumat (11/3/2022).

"Karena begini, kita kan punya big data, saya ingin lihat, kita punya big data, dari big data itu, kira-kira meng-grab 110 juta. Iya, 110 juta, macam-macam, Facebook, segala macam-macam, karena orang-orang main Twitter, kira-kira orang 110 jutalah," kata Luhut.

Buktikan

Sejumlah pihak kemudian memberikan reaksi keras terkait pernyataan Opung.

Indonesia Corruption Watch (ICW) bahkan meminta Luhut untuk segera membuktikan big data penundaan Pemilu 2024.

"Kami masih menunggu jawaban dari Saudara Luhut Binsar Pandjaitan perihal surat permintaan informasi publik tersebut. Maka dari itu, kami berharap Saudara Luhut segera membaca dan membalas surat itu," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana.

Menurut dia, dalam Pasal 11 ayat (1) huruf f UU RI, secara tegas disampaikan bahwa informasi yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan terbuka untuk umum harus dapat dijelaskan kepada masyarakat.

"Jadi kami minta untuk dibuka big data yang beliau maksud itu," kata Kurnia.

Rekasi lainnya datang dari Ketua DPD RI, AA La Nyalla Mahmud Mattalitti yang meminta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menghentikan wacana penundaan Pemilu 2024.

"Demi kebaikan bangsa dan negara, saya ingatkan agar Menko Luhut tidak meneruskan polemik ini. Selain melanggar aturan bernegara, polemik ini membahayakan bangsa Indonesia. Indikasi kemarahan publik mulai terlihat jika ini diteruskan," kata La Nyalla lewat keterangan tertulis, Minggu, 3 April 2022.

La Nyalla menyebut, berdasarkan analisa big data yang dimiliki lembaganya, kecenderungan masyarakat senang dengan deklarasi Jokowi 3 periode semakin turun dari 28 persen menjadi 23 persen.

Dia juga menyampaikan bahwa ada potensi peningkatan kemarahan publik soal deklarasiJokowi 3 periode.

"Bulan Maret lalu saya sudah ingatkan Luhut soal klaim 110 juta pengguna media sosial membahas penundaan pemilu 2024 dan adanya potensi kemarahan publik," katanya.

Saat itu, lanjut La Nyalla, skor emosi kemarahan publik mencapai angka 8 persen dan sekarang skor kemarahan publik meningkat menjadi 12 persen.

Jika skor potensi kemarahan publik ini terus meningkat, lanjut dia, tidak tertutup kemungkinan aksi turun ke jalan akan meluas.

"Kita lihat mahasiswa mulai bergerak turun ke jalan. Ini menunjukkan jika indikator yang dipakai oleh DPD RI bersesuaian dengan fakta di lapangan. Jika rencana penundaan pemilu 2024 terus digulirkan, tingkat kemarahan publik bisa makin meluas," demikian La Nyalla.

Letakkan Jabatan

Ketua Majelis Syuro Partai Ummat, Amien Rais, dalam sebuah video yang diphosting dalam kanal Youtube mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan untuk meletakkan jabatannya pada Oktober 2024.

"Duet Jokowi-Luhut yang saat ini menjadi simbol dan substansi rezim yang berkuasa saat ini bahwa sesungguhnya harus berakhir pada Oktober 2024," kata Amien dalam video di kanal Amien Rais Official, Sabtu (2/4/2022).

Dalam video itu, Amien mengkritik keras wacana memperpanjang masa jabatan presiden melebihi dua periode.

Dia juga menekankan, pemimpin yang baik seharusnya mengetahui kapan harus mundur, apalagi Undang-Undang Dasar 1945 telah mengatur bahwa presiden hanya bisa menjabat maksimal dua periode.

Mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) itu juga menegaskan, cara-cara yang digunakan oleh Orde Baru untuk memperpanjang kekuasannya semestinya tidak boleh dilakukan lagi.

"Kita masih terngiang-ngiang bagaimana kita kadang-kadang dibodohi, saya juga ditekan, diancam, dan lain-lain untuk mengegolkan sebuah tujuan politik yang sebenarnya jahat, termasuk kriminal, termasuk political crime," demikian Amien.

Riwayat Opung

Seorang ambisius terkadang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Opung membuktikan ke-ambisius-annya yang ambigu, membingungkan dan justru memancing kerusuhan besar.

Tindakan politik Opung telah menyeret sejumlah nama masuk ke dalam zona degradasi.

Salah satunya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang sebelumnya mengutarakan keinginan untuk perpanjangan masa jabatan presiden.

Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengungkap deklarasi penundaan Pemilu 2024 telah mencederai konstitusi.

Dia mengungkap Airlangga masuk dalam zona degradasi setelah mengambil sikap sejalan dengan Opung.

Selain itu, ada sejumlah nama lainnya yang pantas diganti dan tengah berada dalam zona degradasi, seperti Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi.

Kemudian dia juga mengungkap nama Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita.

Dia melihat bahwa kedua menteri ini memiliki rapor merah dalam kinerjanya, Mendag dianggap gagal dalam upaya stabilitas harga pangan, seperti minyak goreng.

Sementara Menperin menurut dia memiliki persoalan serius setelah geliat impor yang justru tidak sesuai dengan keinginan Presiden Jokowi dalam kemandirian ekonomi nasional.

Kemudian Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo menurut dia juga berada dalam zona degradasi untuk di-reshuffle.

"Penyebabnya adalah ketergantungan impor yang semakin tinggi pada kebutuhan pangan. Jadi ada indikasi bahwa pembangunan pertanian dalam negeri tidak optimal," kata Bhima.

Dalam kinerjanya, sejumlah pengamat menganggap Syahrul Yasin Limpo telah lalai dalam menjaga amanah sebagai Mentan yang harusnya memiliki perhatian besar pada petani.

Begitu juga dengan Menteri BUMN Erick Thohir yang dinilainya tak lagi fokus menjalankan bisnis yang sehat pada perusahaan plat merah dan mulai mengembangkan sayapnya pada agenda politik 2024 mendatang.

Langkah melepas saham sejumlah BUMN ke publik dianggap pengamat menjadi masalah besar bagi Erick Tohir dan bisa membahayakan stabilitas ekonomi dan politik tanah air.

Upaya tersebut katanya juga dianggap sebagai manuver politik Erick untuk mengarahkan jalan politik yang sejalan dengan Luhut dalam memperpanjang masa jabatan presiden.

Kini, rakyat menantikan akhir riwayat Opung di tangan Jokowi, jangan tunggu hingga 2024!

Oleh Fazar Muhardi