RIAUBOOK.COM - Penyerapan Dana Desa di Provinsi Riau masih perlu dukungan dari berbagai pihak, terlebih dalam hal pendampingan terhadap peningkatan kapasitas perangkat desa.

Pada tahun 2018, Dana Desa yang disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) mencapai Rp1,2 triliun, ditujukan untuk 1.951 desa di 10 kabupaten setempat.

Sayangnya, dari jumlah tersebut Rekening Kas Desa (RKD) hanya mendapat penyaluran sebesar Rp1,1 triliun dari RKUD, dan hanya mampu menyerap Rp708,68 miliar untuk merealisasikan kegiatan pembangunan desa.

Meski demikian, Ditjen Perbendaharaan Negara, Kantor Wilayah Riau melaporkan bahwa Dana Desa tahun 2018 telah berhasil dimanfaatkan untuk membangun jalan desa lebih dari 171.8 Km, 1.090 jembatan, 808,134 m + 14 unit Drainase Desa, 6.370 m + 5926 unit air bersih, 105 unit Polindes, 2.610 paket PAUD, 161 unit Embung Desa, 399 unit Pasar Desa, 1.109 unit tambatan perahu, 137 unit MCK dan mampu mengucurkan dana untuk BUMDes sebesar Rp10,88 miliar.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Riau, Syarifuddin AR mengakui bahwa penyaluran dana desa tidak pernah terlepas dari masalah-masalah klasik.

Dia mengatakan, acap kali penyerapan Dana Desa di wilayah setempat harus terkendala dengan admistrasi karena keterbatasan kemampuan sumber daya manusia (sdm) pada perangkat desa dalam melakukan penatausahaan.

"Di Riau ada 1.591 desa, kita berharap pembinaan kapasitas itu tidak hanya dilakukan oleh pemerintah. Harapan kita pembinaan itu juga bisa dilakukan oleh suatu badan, lembaga, dan akademisi untuk memperbanyak Bimtek (Bimbingan Teknis) yang menyangkut pengelolaan keuangan desa, pengelolaan aset desa, termasuk RPJMDes (Rencana Jangka Menengah Desa) dan APBDes," kata Syarifuddin kepada RiauBook.com saat ditemui di Pekanbaru, Senin (11/2/2019).

Dari evaluasi yang dilakukan, kata dia, sejauh ini penyaluran dari RKUN ke RKUD masih sesuai jadwal, "hanya saja dari RKUD ke RKD ini relatif, ada yang lancar ada yang tidak lancar".

"Beberapa persyaratan mulai dari SPJ, laporan realisasi dan segala macamnya itu harus dipenuhi, jika syarat itu belum masuk, anggaran ini tak bisa cairkan dan akan berpengaruh pada triwulan berikutnya," tambah Syarifuddin.

Dirinya mengungkapkan, secara teknis keterlambatan penyerapan Dana Desa di Riau bukan hanya terkendala pada penyusunan APBDes, tapi juga dihadapkand dengan fenomena perombakan perangkat desa yang terus terjadi saat ada pergantian kepala desa.

"Mereka yang sebelumnya telah menyusun APBDes harus berganti, perangkat desa yang telah dilakukan peningkatan SDM juga berganti, maka ini terkadang jalan ditempat," ungkap Syarifuddin.

Karena itu, terangnya, perlu adanya payung hukum yang membatasi pergantian perangkat desa sebagai upaya peningkatan capaian target realisasi penyerapan Dana Desa.

"Ini juga sebenarnya masalah keterbukaan, nanti Badan Pengawas Desa (BPD)terus menyoroti kegiatan, terakhir kegiatan tidak jalan-jalan, jadi sudah seperti oposisi, misalnya ketika pemilihan kepala desa ada dua orang yang bersaing, yang kalah ditunjuk sebagai BPD, untuk itu perlu sinergi dari semua unsur," tuturnya.

Dikatakanya, saat ini tenaga pendamping desa di Provinsi Riau berjumlah 875 orang. Berjenjang untuk melakukan pendampingan terhadap desa, "mulai dari perencanaan, ikut serta menyusun kegiatan desa bersama perangkat desa, tapi kembali lagi, terkadang kepala desa menganggap itu jadi saingan, padahal mereka bisa dimanfaatkan dalam mendampingi pelaporan dan semua sudah disediakan pemerintah untuk membangun desa".

"Desa itu sifatnya otonom berdasarkan undang-undang nomor 6, artinya kewenangan terhadap desa itu ada di kabupaten. Tugas provinsi memfasilitasi dan melakukan pembinaan, kalau untuk pengawasan juga telah terkoordinasi dengan Inspektorat, Babinkamtibmas, kejaksaan dan BPKP," demikian Syarifuddin. (RB/Dwi)