RIAUBOOK.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau berharap kerja sama antara PT. Bukit Asam Tbk dengan Pertamina yang melibatkan sebuah perusahaan asal Amerika dalam membangun gasifikasi batubara di Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, dapat memberi dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat dan daerah.

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Riau, Indra Agus Lukman menegaskan, ada beberapa hal penting yang juga harus diperhatikan menjelang pembangunan pabrik hilirisasi pengolahan batubara berkalori rendah menjadi Dimethyl Ethernet (DME) yang nantinya digunakan sebagai substitusi LPG.

"Sesuai ketentuan baru, pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan) itu paling besar hanya boleh mengelola kawasan seluas 10.000 ha, sementara mereka mengacu dengan ketentuan yang lama, mereka mengelola 15.000 ha," kata Indra kepada RiauBook.com, Selasa (12/2/2019).

Untuk itu, sebut Indra, saat ini pihaknya mendorong agar PT. Bukit Asam dan partner bisa merubah luasan kawasan eksploitasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

"Maka kita support mereka menjelang berporoses, mereka harus mengecilkan itu ke 10.000 ha, sebenarnya dia sudah dapat IUP tapi dengan ketentuan lama yang 15.000 ha itu," kata Indra.

Lanjut Indra, untuk kegiatan eksplorasi (pengumpulan data terkait potensi cadangan), pemerintah membolehkan penggunaan lahan selama masih dibutuhkan. "Tapi kalau untuk produksi besarannya harus 10. 000 ha," ujarnya.

Indra turut menyoroti dampak kerja sama yang memungkinkan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar secara langsung melalui Corporate Sosial Resnposibility (CSR).

Pemprov Riau mendorong agar perusahaan tersebut mengacu pada blue print yang tengah disiapkan, dalam merealisasikan CSR-nya.

"Mereka harus melibatkan daerah, jangan nanti hanya melakukan produksi di sini saja, begitu berbicara CSR tidak bekerja sama dengan Pemda," tutur Indra.

"Dalam pemberdayaan masyarakat itu harus berdasar pada beberapa hal yang mengacu dengan blue print Pemprov Riau, disitu ada rencana pemberdayaan masyarakat, kalau dari Permen ESDM itu mengarah ke 6 bidang yang terkait dengan pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan dan sebagainya. Mereka harus mengacu kesitu" kata Indra lagi.

Secara gamblang, Indra menekankan supaya perusahaan memprioritaskan Kabupaten Indragiri Hulu, khususnya sebagai daerah penghasil dan Provinsi Riau pada umumnya, "jadi tidak main bagi-bagi gitu aja".

"Jangan nanti hanya atas nama Bukit Asam, mereka membagi rata untuk seluruh Indonesia, dalam hal ini kita berharap Riau bisa menempati posisi dominan, khususnya di Inhu dan Riau pada umumnya dibanding daerah lain karena mereka menambang dan beroperasi di wilayah kita," tuturnya.

Sebut Indra, cadangan batubara yang ada di Peranap diperkirakan sekitar 15 juta metrik ton, diharapkan potensi ini mampu membantu memenuhi kebutuhan energi nasional.

"Kemarin sudah dilakukan studi kelayakan, nantinya mereka melibatkan Air Product, perusahaan asal Amerika yang mengolah Batubara berkalori rendah menjadi gas menjadi DME, kemarin MoU sudah ditangani oleh Menteri BUMN," ungkapnya.

Sementara, dari sisi bisnis, Indra juga menyasar peluang yang diharapkan dapat dimanfaatkan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

"Nanti kita coba BUMD untuk ikut serta dalam pengelolaan itu, apakah dalam produksinya, atau beberapa sarana penunjang. Tapi konsepnya bisnis to bisnis, karena Minerba ini tidak sama dengan migas, kalau di migas dalam ketentuan undang-undang ada PI 10 persen. Kalau di sini tidak ada," demikian Indra. (RB/Dwi)