RIAUBOOK.COM - Menjelang akhir masa jabatan, Gubernur Riau Wan Thamrin Hasyim menyempatkan diri meninjau langsung pembangunan Jalan Tol Pekanbaru - Dumai yang ditargetkan rampung pada akhir Desember 2019.

Dengan kondisi kesehatan yang sejatinya masih dalam pemulihan, Wan Thamrin tampak semangat menyusuri ruas tol seksi I (Pekanbaru-Minas) hingga menembus jalan nasional Kilometer 28, Minas.

"Sudah tanggung jawab moral, saya memang baru keluar dari rumah sakit, baru semalam, tapi demi daerah ini saya paksakan melihat jalan tol ini, karena sebentar lagi saya mau pergi". kata Wan Thamrin, Rabu (30/1/2019) siang.

Sesekali, mobil jenis SUV dengan plat bernomor BM 1 yang ditumpanginya berhenti di persimpangan jalan, Wan Thamrin mengamati secara detil proses pengerjaan konstruksi yang digarap oleh PT. Hutama Karya.

Didampingi tiga orang Asisten dan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Riau, tampak pula Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru M. Noer, dihadapan mereka Wan Thamrin menceritakan keyakinannya jika di masa mendatang Riau akan menjadi ibu kota Pulau Sumatera.

"Negeri ini akan menjadi ibu kota Pulau Sumatera, saya tak pernah menyangka di Riau ini akan dibangun Jalan Tol," ujarnya.

Jalan bebas hambatan dengan total panjang 131,5 Km itu kini progresnya telah mencapai kisaran angka 40 persen, pada seksi I masih terdapat beberapa spot yang masih belum diaspal karena pertimbangan teknis.

"Saya berharap kita jangan terlalu dikejar waktu supaya jangan kerja dua kali, di area underpass itu takutnya ada anak sungai, nanti jebol seperti Tol Cipularang, karena jalan tol ini akan dilewati seluruh kendaraan, apalagi jalur Pantai Timur ini cukup ramai," tutur Wan Thamrin.

Diakui Wan Thamrin, penyelesaian PSN tersebut memang bukan pekerjaan yang mudah, "komitmen kita kuncinya satu, membujur lalu, melintang patah, apapun kita hadapi".

"Minyak kita sudah hampir habis, kalau tak sekarang, kapan lagi, kalau kita cuma harapkan APBD, kapan kita akan punya seperti ini. Untuk membangun 1 Km jalan ini butuh Rp90 miliar," ungkap Wan Thamrin.

Dalam menggesa penyelesaian proyek dengan nilai investasi sekitar 16 triliun tersebut, Pemerintah Provinsi Riau terus berupaya memfasilitasi penyelesaian beberapa kendala yang dihadapi seperti pelepasan kawasan hutan dan pembebasan lahan masyarakat.

"Saya sudah menandatangani rekomendasi untuk pinjam pakai kawasan hutan, menghadap menteri ke tingkat pusat," ujarnya.

Sementara, dikatakan Wan Thamrin, untuk masalah pembebasan lahan masyarakat dilakukan melalui cara konsinyasi lewat pengadilan, "ini adalah PSN, tidak ada lagi hukum diatas itu, tapi semua kita lewati, banyak tantangan, tapi kita keukeh menyelesaikan ini bersama-sama".

Selain masalah lahan, proyek tersebut juga dihadapkan dengan jalur pipa dan sumur minyak milik PT. Chevron Pacific Indonesia (CPI).

"Itu sudah dibahas bersama PT. Hutama Karya (HK) dan Chevron, kalau dia jalur pipa, digeser oleh Chevron, tapi kalau ada sumur minyak maka jalannya uang mesti geser," kata Wan Thamrin.

Untuk mengatasi hal tersebut, PT. CPI juga telah membentuk Task Focrce Team dan Team Organik untuk menangani persoalan teknis di lapangan.

"Support Chevron untuk menangani proyek ini datang dari Presiden Direktur langsung, ada dua tim yang dibentuk untuk menangani proyek strategis nasional, masalahnya adalah teknis desain, jadi itu bagaimana kita menjaga keselamatan di kedua belah pihak maupun jalan tol ini, bukan masalah ganti rugi lahan," kata salah seorang perwakilan PT. CPI saat rapat kordinasi di Kantor HK.

Desain teknis tersebut, nantinya juga akan mengkaji terkait pembiayaan dan optimalisasi waktu.

"Kalau misalnya pipa kami yang mesti pindah, kami akan pindahkan pipa kami, itulah pendekatan kita selama ini," ujarnya.

Namun, terkait hal itu masih perlu pembahasan lebih lanjut dan masih harus mendapatkan persetujuan lagi. (ADV)