RIAUBOOK.COM - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau pada beberapa waktu lalu telah mengeluarkan siaran pers terkait anggaran kebakaran hutan dan lahan yang dinilai minim alokasi.

Menurut data yang dirilis, pada tahun 2018 anggaran untuk pengendalian karhutla justru sangat minim alokasi dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya.

Penurunan alokasi anggaran karhutla 2018 cukup signifikan yakni sampai mencapai 77 persen atau hanya Rp 6,8 miliar jika banding pada tahun 2017 lalu yang mencapai Rp 29,3 miliar.

Dari total Rp 6,8 milyar tersebut, sebesar Rp3,3 miliar atau sama dengan 49% digunakan untuk membiayai kegiatan pencegahan, sedangkan yang 51% atau sebesar Rp3,5 milyar dipergunakan untuk untuk pembiayaan kegiatan penangulangan Karhutla.

FITRA menyimpulkan, selama ini pemerintah lebih memprioritaskan kegiatan untuk penanggulangan daripada pencegahan, padahal menurut FITRA, pencegahan itu jauh lebih penting daripada penanggulangan.

Menanggapi hal tersebut, Plt Gubernur Riau Wan Thamrin Hasyim mengtakan bahwa anggaran tersebut sudah melalui persetujuan oleh Dewan, dia juga mengaku tidak ada masalah untuk itu.

"Silahkan disorot, tak papa, kan sudah disetujui dewan, kalau pertimbangan kan bersama-sama, yang kita ajukan kan berapa, yang disetujui Dewan kan berapa, kalau saya rasa itu tak masalah, kita laksanakan aja, nanti kita lihat dilapangan, kalau memang ada, kan ada anggaran perubahan dan segala-galanya, tak usah kita ributkan, menurut saya hal ini biasa saja," kata Wan Thamrin kepada RiauBook.com di Kantor Gubernur Riau, (6/3/2018).

Plt Gubri juga mengatakan, kalau nantinya hal tersebut tidak terpenuhi, pasti akan dibicarakan dan diatur lagi dalam APBD Perubahan.

"Yang penting lihat dulu, bisa saja kalau memang keadaannya seperti itu, kan bisa aja, tak ada yang jadi masalah, tak perlu diributkan, apa yang tak bisa di dunia ini kalau kita bersama-sama, kan gitu?," dia menuturkan.

Selain menyoroti anggaran untuk Karhutla yang dinilai minim, FITRA juga mempersoalkan tentang Implementasi Perhutanan Sosial (Perhutos) yang dianggap kurang maksimal.

Pasalnya, Pemerintah Provinsi Riau wajib mengusulkan izin Perhutsos kepada kementerian LHK setiap tahunnya seluas 690,371 hektar hanya tinggal menyisakan waktu dua tahun lagi (2018-2019).

Namun kenyataannya, FITRA menilai dalam priode 2015-2017 justu realisasi sangat tidak maksimal hanya seluas 39.438 ha, menurut FITRA, penyebab utamanya adalah tidak didukung dengan pembiayaan yang memadai.

Pahun 2017 alokasi anggaran Perhutsos hanya sebesar Rp1,05 milyar, justru menurun cukup signifikan ditahun 2018yang hanya sebesar Rp321 juta atau sama dengan sebesar 70 persen untuk penurunannya (RB/Dwi)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau