RIAUBOOK.COM, JAKARTA - Citra advokat yang sering dicap sebagai "makelar kasus" memicu keprihatinan serius dari kalangan pakar hukum.

Ketua Dewan Pakar Perhimpunan Advokat Indonesia Profesional (PERADI PROFESIONAL), Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum, mendesak adanya reformasi total pada sistem pendidikan dan pengawasan advokat guna mengembalikan marwah profesi sebagai officium nobile (profesi yang mulia).

​Dalam keterangannya di Jakarta, Prof. Latif menyoroti rapuhnya integritas profesi akibat sistem organisasi yang terpecah-pecah (multi-bar).

Kondisi ini disinyalir menciptakan celah bagi advokat bermasalah untuk berpindah organisasi demi menghindari sanksi etik.

​Dewan Pengawas Lintas Organisasi Jadi Solusi

​Menurut Prof. Latif, pembentukan Dewan Pengawas Advokat Independen adalah solusi mendesak untuk mengatasi fenomena "kutu loncat" tersebut. Dewan ini nantinya akan berfungsi sebagai pengawas lintas organisasi yang diisi oleh kombinasi advokat senior, akademisi, hingga tokoh masyarakat.

​"Dewan ini penting agar tidak ada lagi advokat yang dijatuhi sanksi oleh satu organisasi, lalu dengan mudah pindah ke organisasi lain. Ini membuat sanksi etik kehilangan kewibawaannya," tegas Prof. Latif.

​Selain fungsi pengawasan, dewan ini juga diproyeksikan sebagai tameng perlindungan profesi untuk memverifikasi tindakan pro-justitia terhadap advokat, guna mencegah potensi kriminalisasi saat menjalankan tugas.

​Rombak Kurikulum PPA: Bukan Sekadar Kursus Kilat

​Tak hanya di hilir, perbaikan juga harus dimulai dari hulu, yakni melalui Pendidikan Profesi Advokat (PPA). Prof. Latif mengkritik keras pola PPA saat ini yang cenderung hanya menjadi "kursus kilat" untuk lulus ujian.

​Ia mengusulkan transformasi kurikulum yang lebih mendalam, antara lain:

​Internalisasi Etika: Fokus pada filsafat hukum dan studi kasus dilema etik nyata, bukan sekadar menghafal pasal.

​Magang Klinis Ketat: Calon advokat harus dibimbing oleh mentor yang memiliki rekam jejak bersih dan diawasi secara substantif.

​Adaptasi Teknologi: Penambahan literasi hukum siber, transaksi lintas batas, hingga kecerdasan buatan (AI).

​Penyelesaian Perkara Modern: Penguatan kemahiran mediasi dan restorative justice agar advokat menjadi penyelesai masalah, bukan "tukang berkelahi" di pengadilan.

​Menjaga Independensi Penegak Hukum

​Senada dengan Prof. Latif, Pendiri PERADI PROFESIONAL Prof. Dr. Fauzie Yusuf Hasibuan dan Prof. Dr. Harris Arthur Hedar turut mendukung penuh gagasan ini.

Mereka menegaskan bahwa sesuai UU Nomor 18 Tahun 2003, kedudukan advokat setara dengan polisi, jaksa, dan hakim sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri.

​"Transformasi ini bukan sekadar wacana, melainkan kebutuhan sosiologis agar advokat Indonesia mampu bersaing secara global tanpa kehilangan integritas moralnya," tutup Prof. Latif. (rls)