RIAUBOOK.COM - Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Bank Riau Kepri (BRK) Syariah yang digelar di Menara Gedung BRK Syariah, Selasa (31/3/2026), menghasilkan keputusan mengejutkan.

Seluruh pemegang saham sepakat membatalkan hasil seleksi calon Direktur Utama hingga jajaran Komisaris karena dinilai menyalahi prosedur dan aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

​Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, yang memimpin langsung rapat tersebut mengungkapkan bahwa pembatalan ini merupakan tindak lanjut atas surat dari OJK terkait usulan nama hasil RUPS di Batam pada Oktober 2025 lalu.

​"Kita sepakati untuk batalkan hasil usulan sebelumnya. Sebagai contoh, syarat Komisaris Utama harus pejabat Pemprov (Tinggi Madya/Pratama), tapi yang diusulkan malah bukan pejabat. Ini jelas menyalahi aturan," tegas SF Hariyanto usai rapat yang dihadiri seluruh kepala daerah dari Provinsi Riau dan Kepulauan Riau tersebut.

​Poin-Poin Utama Keputusan RUPS-LB:

​Pembatalan Massal: Seluruh nama calon Direktur Utama, Komisaris Utama, Komisaris Independen, Direktur Operasional, serta Direktur Dana dan Jasa resmi dibatalkan.

​Ketidaksesuaian Jabatan: Nama Irwan Nasir (politikus) yang sebelumnya diusulkan sebagai Komisaris Utama gugur karena tidak memenuhi kriteria Pejabat Pemerintah Provinsi Riau.

​Penunjukan Plt Dirut: Untuk mengisi kekosongan jabatan operasional, pemegang saham menunjuk Helwin Yunus sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama hingga proses asesmen baru selesai.

​Pembentukan Pansel: Pemerintah Provinsi Riau akan segera membentuk Panitia Seleksi (Pansel) baru untuk membuka kembali pendaftaran calon pimpinan BRK Syariah secara terbuka dan sesuai prosedur.

​Operasional Bank Tetap Stabil

​Menanggapi keputusan tersebut, Direktur Kepatuhan BRK Syariah, Fajar Restu, memastikan bahwa kondisi internal bank tetap kondusif. Ia menjamin pelayanan kepada nasabah dan kegiatan perbankan tidak akan terganggu selama proses perombakan manajemen berlangsung.

​"Kami di direksi tetap menjalankan kegiatan sesuai arahan pemegang saham. Selama proses asesmen ulang dibuka, BRK Syariah tetap berjalan normal sebagaimana mestinya," jelas Fajar.

​Sebelumnya, polemik ini muncul setelah nama-nama yang diusulkan ke OJK pada RUPS-LB di Batam dianggap tidak sejalan dengan persyaratan teknis perbankan daerah, sehingga mengharuskan Pemprov Riau melakukan "bersih-bersih" birokrasi di tubuh BUMD terbesar di Bumi Lancang Kuning tersebut. (ist)