AGUS Harimurty Yudhoyono atau AHY merupakan tokoh milenial berlatar belakang militer dengan prestasi yang patut dibanggakan.

Walau hanya berpangkat Mayor, anak sulung Presiden RI ke 6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memiliki sejumlah prestasi, salah satunya lulusan terbaik Akademi Militer tahun 2000 dan meraih penghargaan Bintang Adi Makayasa.

AHY bahkan memiliki tiga gelar akademik yaitu Master of Science in Strategic Studies di Nanyang Technological University, Singapura pada tahun 2006.

Kemudian Master in Public Administration dari Harvard University, Amerika Serikat pada tahun 2010, serta Master of Arts in Leadership and Management dari Webster University Amerika Serikat, meraih predikat Summa Cum Laude pada tahun 2015 dengan IPK 4.0.

Walau berat untuk menjadi Capres dan Cawapres 2024, AHY tidak salah untuk menembus target sebagai Menteri Pertahanan (Menhan), siapapun presidennya nanti.

Timbul pertanyaan, apakah mungkin jabatan Menhan yang selalu diisi para jenderal purnawirawan kemudian diberikan kepada seorang mayor?

Jawabannya hal itu bisa saja terjadi untuk AHY mengingat prestasi militernya yang cukup gemilang. Lihat saja Paman Sam.

Dalam tiga administrasi ke belakang misalnya, AS sempat memiliki Secretary of Defense dengan pengalaman militer yang serupa dengan AHY atau tak sampai menjadi jenderal.

Sebut saja nama Mark Esper yang berpangkat Letnan Kolonel dan mengampu posisi Menhan di era Presiden Donald Trump.

Lalu, ada Menhan era George W. Bush, yakni Donald Rumsfeld yang purna tugas dengan pangkat Kapten.

Tak ketinggalan pula nama Chuck Hagel yang 'hanya' bertitel pangkat Sersan kala era Presiden Barack Obama.

Koneksi SBY

Indikasi kegamangan AHY dan Partai Demokrat kiranya dapat dipahami. Sebab, mereka adalah entitas politik yang baru terbentuk pascareformasi tetapi berhasil berkuasa selama dua periode saat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi Presiden ke-6 RI.

Oleh karena itu, 2024 boleh jadi merupakan tahun perjudian bagi AHY untuk setidaknya memiliki jabatan di pemerintahan, tentu ketika berbicara urgensinya dalam konteks legitimasi kepemimpinan Partai Demokrat.

Terlepas dari takdir berada di koalisi pemenang Pilpres 2024 atau bergabung ke koalisi pemenang seperti Gerindra di 2019, posisi Menhan kiranya menjadi target minimum.

Dalam hal ini, AHY boleh sedikit optimis mengingat namanya sempat diperhitungkan di kursi yang saat ini diduduki oleh Prabowo Subianto itu.

Tak tanggung-tanggung, saat itu AHY di-endorse sebagai Menhan oleh dua parpol yang berada di dua kutub berbeda, yakni Partai Gerindra dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Hashim Djojohadikusumo selaku Direktur Media dan Komunikasi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, pada April 2019 silam menyebut bahwa mereka mempertimbangkan AHY sebagai Menhan apabila porosnya menang.

Sebelumnya, pada medio 2018, Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni mengusulkan nama AHY untuk mengisi kursi Menhan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) jika kembali terpilih di 2019.

Latar belakang AHY di bidang militer, menurut Antoni, cukup mumpuni untuk mengurus masalah pertahanan.

Sokongan ini tampak merupakan refleksi dari konsep modal sosial yang dikemukakan oleh Sosiolog asal Prancis Pierre Bourdieu dalam publikasinya yang berjudul The Forms of Capital.

Dalam pemikirannya, Bourdieu menyebut modal sosial merupakan properti individual, bukan kolektif, yang bersumber dari status sosial seseorang.

Menariknya, secara alamiah modal ini dapat dimanfaatkan untuk memperoleh kekuasaan atas sekumpulan orang.

Jika Regina Birner dan Heidi Wittmer dalam Converting Social Capital into Political Capital menyebut bahwa modal sosial dapat dikonversi menjadi modal politik, support Partai Gerindra dan PSI kiranya sudah menjadi aktualisasi predikat kandidat Menhan kepada AHY sebagai modal dalam dimensi sosio-politik.

Selain itu, Menhan juga tampak ideal karena AHY dapat memanfaatkan koneksi dengan perwira yang sempat berada dalam jaringan SBY dan dirinya sendiri semasa menjabat dahulu.

Sebagai perwira militer berprestasi saat menjabat, AHY juga tampak memiliki kapasitas dan jejaring mancanegara berbekal riwayat pendidikannya di Harvard University, Webster University, hingga US Army Command and General Staff College.

Apalagi jika ada pihak yang menegasikan pangkatnya yang hanya Mayor, preseden posisi Menhan di Amerika Serikat (AS) agaknya dapat menjadi kontra-justifikasi yang bisa menangkalnya.

Dengan sejumlah alasan, boleh jadi juga cukup untuk menjadi rujukan bahwa AHY dan Partai Demokrat 'diam-diam' mengincar posisi Menhan di 2024, selain konteks legislatif dan kepala daerah.

Lalu, apakah skenario itu akan berjalan mulus bagi AHY jika benar-benar menjadi targetnya?

Oleh Fazar Muhardi/pintarpolitik