RIAUBOOK.COM - Tabir gelap dugaan praktik lancung di lingkungan Dinas PUPR-PKPP Riau kian tersingkap. Dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Rabu (29/4/2026), sebuah fakta mencengangkan terungkap mengenai cara "senyap" distribusi uang haram yang melibatkan sandi khusus merek pakaian luar negeri: "Volcom".

​Kasus ini menyeret Gubernur Riau nonaktif, Abdul Wahid, bersama Kepala Dinas PUPR-PKPP, M. Arief Setiawan, dan Tenaga Ahli Gubernur, Dani M. Nursalam, sebagai terdakwa atas dugaan pemerasan dan penerimaan suap miliaran rupiah.

​Transaksi Subuh yang Misterius

​Saksi Brantas Hartono, Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan Bina Marga, membeberkan kronologi penyerahan uang senilai Rp1 miliar kepada sosok misterius. Transaksi ini bak adegan film detektif, dilakukan sesaat setelah azan subuh berkumandang di depan kediaman pribadi Brantas.

​"Orang itu datang pakai sepeda motor, pakai helm, dan jaket. Saat di depan pagar, dia menyebut kode 'Volcom'. Setelah itu, saya langsung serahkan uangnya," ujar Brantas di hadapan majelis hakim yang diketuai Delta Tamtama.

​Brantas mengaku proses tersebut berjalan kilat, tak sampai satu menit. Ia bahkan tidak mengetahui siapa sosok di balik helm tersebut. Kode "Volcom" sendiri dipilih secara spontan oleh terdakwa Dani M. Nursalam karena saat itu Brantas sedang mengenakan baju dengan merek tersebut.

​Aliran Dana "Japrem" dari UPT

​Uang satu miliar dalam tas ransel hitam itu bukanlah dana pribadi, melainkan bagian dari uang kutipan atau "Japrem" (Jatah Preman) yang dikumpulkan dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Dinas PUPR-PKPP.

​Saksi lain, Ferry Yunanda selaku Sekretaris Dinas, mengonfirmasi bahwa dana tersebut berasal dari "setoran loyalitas" enam UPT di lingkungan Bina Marga.

​"Total yang terkumpul sekitar Rp1,8 miliar dari enam UPT. Disampaikan ada kebutuhan yang akan diteruskan melalui Dani (Tenaga Ahli Gubernur)," ungkap Ferry.

​Ancaman "Matahari Hanya Satu"

​Praktik ini diduga berakar dari instruksi langsung Abdul Wahid dalam rapat di rumah dinas gubernur pada April 2025. Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK mengungkapkan bahwa sang Gubernur sempat mengeluarkan ultimatum keras dengan jargon "Matahari Hanya Satu".

​Pernyataan itu merupakan kode agar seluruh pejabat patuh sepenuhnya. Jika tidak, ancaman mutasi dan pencopotan jabatan menanti.

​Awalnya, para Kepala UPT diminta menyetor 2,5% dari pergeseran anggaran. Namun, angka tersebut "digenjot" hingga menjadi 5% atau sekitar Rp7 miliar atas koordinasi Kepala Dinas. Hingga saat ini, total dana yang diduga berhasil diperas dari para pejabat tersebut mencapai Rp3,55 miliar, yang dialokasikan untuk berbagai kepentingan non-kedinasan sang Gubernur.

​Poin Kunci Persidangan:

​Modus: Penyerahan uang menggunakan sandi khusus untuk memutus rantai jejak.

​Barang Bukti: Tas ransel berisi uang Rp1 miliar yang diserahkan usai Salat Subuh.

​Motif: Dugaan pemerasan terhadap bawahan dengan ancaman mutasi jabatan (Loyalty Fee).

​Terdakwa Utama: Abdul Wahid (Gubernur Nonaktif), M. Arief Setiawan (Kadis), dan Dani M. Nursalam (Tenaga Ahli).

​Sidang akan terus dilanjutkan untuk menggali sejauh mana aliran dana ini mengalir ke kantong para pemangku kebijakan di Bumi Lancang Kuning. (ist)

tags:

• Pekanbaru
• dumai
• rohil

Share