RIAUBOOK.COM - Sidang dugaan korupsi "Jatah Preman" yang menyeret Gubernur Riau nonaktif, Abdul Wahid (AW), kembali memanas di Pengadilan Negeri Pekanbaru, Kamis (16/04/26). Empat pejabat teras Pemerintah Provinsi Riau dihadirkan sebagai saksi, membongkar tabir aliran uang haram dan sengkarut anggaran yang diduga demi memuluskan kepentingan sang gubernur.

​Keempat saksi yang disumpah di hadapan Majelis Hakim pimpinan Delta Tamtama tersebut adalah:

​Agus Riyanto (Plt. Inspektur/Sekretaris Inspektorat Riau)

​Yan Darmadi (Kepala Biro Hukum Setdaprov Riau)

​Purnama Irawansyah (Kepala Bappeda Riau)

​Embiyarman (Kepala DLHK Provinsi Riau)

​Pelicin APBD-P dan Sumber Uang "Gelap"

​Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK langsung mencecar saksi mengenai uang senilai Rp150 juta yang diduga digunakan untuk "mengamankan" evaluasi APBD Perubahan 2025 di Kemendagri, Jakarta.

​Saksi membenarkan adanya uang dari Feri Yunanda yang dibawa ke Jakarta pada Oktober 2025 lalu. Namun, saat JPU mempertanyakan asal-usul uang tersebut, terungkap bahwa dana itu bukan berasal dari sumber resmi. "Seingat saya, Pak Feri mengatakan itu dari Kepala Dinas," ungkap saksi di persidangan.

​Jejak "Paper Bag" dan Ajudan Non-PNS

​Fakta menarik lainnya muncul saat JPU membeberkan peran Marjani, ajudan (ADC) Gubernur AW yang berstatus Tenaga Harian Lepas (THL) namun memiliki pengaruh besar. JPU mengungkap adanya penyerahan paper bag berisi uang yang disebut sebagai "Kodal Forkopimda" untuk perjalanan ke Malaysia.

​Saksi Yan Darmadi juga menyoroti keberadaan orang-orang dekat AW seperti Dani M. Nursalam, Marjani, dan Tata Maulana yang menempati posisi di lingkungan pemprov tanpa dasar hukum yang jelas.

​Pelanggaran Prosedur: Anggaran Rp354 Miliar Tanpa Review

​Skandal ini semakin dalam ketika Yan Darmadi mengakui adanya tiga kali pergeseran anggaran selama kepemimpinan AW yang menabrak aturan. Sesuai Pergub, pergeseran anggaran yang bersifat mendesak wajib melalui review Inspektorat.

​"Tidak terdapat review," tegas Yan Darmadi saat ditanya JPU mengenai prosedur pergeseran anggaran tersebut.

​Kondisi ini diduga menjadi pintu masuk bagi praktik "bagi-bagi" jatah. JPU KPK mengungkapkan bahwa dari total pergeseran anggaran sekitar Rp354 miliar, sebanyak Rp271 miliar (sekitar 76%) dialokasikan hanya untuk Dinas Pekerjaan Umum (PU).

​JPU KPK: "Kami Akan Bongkar Semuanya"

​Pihak JPU KPK menyatakan bahwa penggelontoran dana raksasa ke Dinas PU tersebut memiliki tujuan terselubung. Selain infrastruktur, ada porsi yang sengaja "disisihkan" untuk dibagikan kepada pihak-pihak tertentu yang masuk dalam daftar dakwaan.

​"Kenapa dinaikkan tinggi? Ya tujuannya ada hal-hal yang diminta disisihkan untuk diberikan kepada beberapa orang. Ikuti saja persidangan, kami akan tunjukkan semua alat bukti dan barang buktinya," ujar JPU KPK optimis.

​Hingga berita ini diturunkan, persidangan masih terus menggali keterangan saksi terkait berbagai fasilitas dan uang yang diduga dinikmati oleh AW sebelum akhirnya terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT).

​Poin Utama Berita:

​Aliran Dana: Rp150 juta untuk pengurusan APBD-P di Kemendagri.

​Penyalahgunaan Wewenang: Pergeseran anggaran Rp354 miliar tanpa melalui review Inspektorat.

​Ketimpangan Anggaran: 76% dana pergeseran (Rp271 M) menumpuk di Dinas PU untuk tujuan "penyisihan" dana.

​Status Ajudan: Adanya tenaga kontrak/non-PNS yang berperan dalam lalu lintas uang korupsi. (ist)