RIAUBOOK.COM - Bupati Pelalawan, Zukri Misran, sebelumnya dikabarkan ikut menikmati aliran dana perkebunan ilegal di kawasan hutan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) yang dikenal sebagai uang 'ampang-ampang' atau pajak jalan yang dipungut secara ilegal kapada pemilik perkebunan di kawasan lindung tersebut.

Namun kemarin Zukri menemui belasan perwakilan warga yang mengatasnamakan masyarakat di sekitar kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) Pelalawan. Pertemuan yang juga dihadiri Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Syahrial Abdi, ini berlangsung di ruang rapat Gubernur Riau pada Senin (21/7).

Dialog tersebut menjadi wadah bagi Zukri untuk mendengarkan langsung tuntutan dan harapan masyarakat yang tengah menghadapi persoalan lahan.

Dalam responsnya, Bupati Zukri Misran menegaskan komitmennya untuk mencarikan solusi terbaik bagi warganya. Ia menjelaskan bahwa kehadirannya dalam pertemuan ini bukan karena undangan resmi dari pihak manapun, melainkan didorong oleh panggilan hati sebagai seorang pemimpin yang bertanggung jawab.

"Saya tidak hadir untuk mereka (instansi atau protokoler), tapi untuk mencarikan solusi apa yang terbaik bagi rakyat. Saya datang ke sini bukan karena diundang, tidak ada yang undang saya, tapi saya datang karena ingin menyelesaikan persoalan ini," ujar Zukri dengan lugas.

Lebih lanjut, Zukri menyampaikan kesiapannya untuk membuka ruang dialog seluas-luasnya kepada masyarakat demi mencari jalan keluar dari permasalahan yang berlarut-larut ini. Ia bahkan mempersilakan warga untuk datang ke kediamannya jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan.

"Kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan datang ke rumah saya. Mau malam ini pun duduk bareng, ayo. Saya terbuka. Kita cari solusi bersama-sama," ajaknya, menunjukkan sikap keterbukaan.

Menurut Bupati, salah satu kunci penyelesaian masalah ini adalah dengan melakukan pendataan yang akurat sebelum aspirasi masyarakat dibawa ke tingkat pusat. Ia menekankan pentingnya data yang lengkap, seperti jumlah warga, lokasi pasti, dan legalitas lahan, agar tidak menjadi kendala saat disampaikan kepada pemerintah pusat.

"Sekarang kita fokus dulu dengan data. Kalau data belum lengkap, bagaimana bisa kita sampaikan ke pemerintah pusat? Misalnya nanti Gubernur bawa ke Jakarta, ditanya jumlah warga, lokasi, legalitas, tapi tidak bisa jawab itu jadi masalah. Maka kita mulai dari pendataan dulu," ungkapnya.

Zukri juga mengingatkan bahwa perjuangan untuk rakyat memerlukan langkah konkret, bukan hanya orasi dan aksi semata. Ia menegaskan kesiapannya untuk berbicara langsung kepada pihak tertinggi, termasuk Presiden, asalkan memiliki dasar data yang kuat.

"Saya tidak mau hanya bicara tanpa data. Kalau datanya lengkap, saya bisa sampaikan langsung, misalnya ke Presiden. Saya ini berani bicara, tapi harus ada dasar," tegasnya.

Sebagai bukti komitmennya, Zukri memaparkan sejumlah langkah nyata yang telah ia lakukan untuk membantu masyarakat, termasuk dalam bidang pendidikan dan permasalahan terkait perkebunan sawit.

"Masalah pendidikan sudah saya bantu. Anak-anak bisa sekolah. Soal buah sawit, saya bahkan sudah panggil perusahaan, saya marah karena tidak berpihak pada rakyat. Itu bukti saya ingin perjuangkan kalian," jelasnya.

"Saya tidak kenal kalian satu per satu, tapi saya tahu kalian sedang menderita. Dan tidak ada niat saya menyakiti atau menganiaya rakyat saya sendiri," ujarnya lirih, menunjukkan rasa keprihatinan yang mendalam. Bupati kemudian menutup pernyataannya dengan ajakan untuk tetap solid dan bekerja sama.

"Yang penting sekarang kita lengkapi data. Setelah itu, kita duduk bersama. Siapa yang mau datang, ayo datang. Saya tidak menutup pintu. Karena prinsip saya, pemimpin itu hadir untuk rakyat," pungkas Zukri.

Sementara itu, Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Syahrial Abdi, turut menekankan bahwa pendataan adalah kunci utama dalam penyelesaian permasalahan bagi warga Toro Jaya, Pelalawan. Syahrial menyatakan bahwa kehadiran Bupati Zukri Misran dalam diskusi ini adalah wujud nyata kepedulian seorang pemimpin terhadap rakyatnya, menunjukkan komitmen kuat dalam mencari solusi.

Syahrial juga menjelaskan bahwa pemerintah telah merumuskan empat langkah strategis untuk menyelesaikan permasalahan lahan dan relokasi warga di kawasan Toro Jaya.

"Langkah pertama adalah pendataan dan inventarisasi. Ini penting agar kita punya data yang akurat untuk menentukan solusi. Pendataan ini sudah dimulai sejak 20 Juli dan dijadwalkan selesai pada 27 Juli. Kita punya waktu satu minggu lagi untuk menuntaskan tahap ini," tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Tupal Sirait, warga Desa Kusuma, menceritakan pengalamannya datang ke Toro Jaya sejak tahun 2006, di mana jalan menuju lokasi sudah lebar saat itu dan mereka diminta tinggal oleh Perbatinan. "Kami mohon kebijaksanaan Bapak Gubernur, Bupati, dan semua pihak," harapnya.

Senada dengan itu, Marianto, warga lainnya, menegaskan bahwa aksi mereka bukan bentuk perlawanan, melainkan kebutuhan akan kejelasan. "Kami sangat menghormati Bapak dan Ibu semua, tapi saat ini periuk kami telah diusik. Kami butuh kejelasan, bukan tekanan," pungkas Marianto. (mc)