RIAUBOOK.COM - Pembentukan daerah lotonomi baru di Indonesia telah menjadi fokus perhatian luas, terutama dalam konteks meningkatkan kesejahteraan di berbagai wilayah yang memiliki kompleksitas geografis.

Faigiziduhu Nduru, seorang tokoh Nias yang selalu mengamati politik pembangunan Nusantara, menegaskan bahwa salah satu solusi penting untuk mengatasi tantangan geografis ini adalah melalui pembentukan daerah otonomi baru, baik dalam bentuk provinsi, kabupaten, maupun kota.

"Salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan di berbagai wilayah Nusantara saat ini dan ke depan adalah dengan membentuk daerah otomomi baru, baik provinsi maupun kabuoaten/kota," kata Faigiziduhu, di Jakarta, Sabtu (25/11/2023).

Hal ini menjadi isu tak terhindarkan karena kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau dengan luas lautan, lembah, dan pegunungan. Tantangan ini memerlukan strategi yang tepat, efektif, dan efisien untuk bisa diatasi dengan baik.

"Karena kondisi geografis Indonesia itu memang unik, terdiri dari ribuan pulau dengan lautan luas , lembah dan pegunungan. Tentunya, hal ini telah menjadi masalah serius yang tidak mudah untuk diselesaikan tanpa strategi yang tepat, efektif, dan efisien," kata dia.

Menurut Faigiziduhu, pemekaran daerah otonomi baru merupakan hasil kajian dan telaah yang dilakukan oleh berbagai lembaga dan kementerian. Tujuan dari pemekaran ini bervariasi, mulai dari meningkatkan pelayanan publik, mempercepat pembangunan, hingga lebih mendekatkan pemerintahan dengan masyarakat di tingkat lokal.

"Kebutuhan untuk pemekaran daerah menjadi urgent dan tepat dilaksanakan seusai periode pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebab selama hampir sepuluh tahun Jokowi memimpin Indonesia, pembentukan daerah otonomi baru tidak menjadi agenda prioritas pemerintah," kata Faigiziduhu.

Dalam konteks politik menuju pemilihan presiden yang akan berlangsung pada 14 Februari 2024, perhatian terhadap komitmen calon pemimpin terhadap pemekaran daerah sangatlah penting.

Faigiziduhu menilai pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai salah satu pasangan yang memiliki komitmen kuat terhadap pemekaran daerah.

"Dari pengamatan kami sebagai pemerhati politik Nusantara, Pasangan yang paling memiliki komitmen pada pemekaran daerah otonomi baru adalah pasangan Ganjar Pranowo dengan Mahfud MD," kata dia.

Ganjar Pranowo, dengan latar belakangnya sebagai Ketua Komisi II di DPRRI dan pengalamannya sebagai kepala daerah, dianggap memiliki pemahaman yang dalam tentang kendala dan permasalahan dalam pemerintahan daerah.

Sementara Mahfud MD, dengan pengalamannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), tentu sangat memahami masalah terkait pengawasan dan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.

Dengan sensitivitas mereka terhadap kondisi di daerah asal mereka masing-masing, terutama dalam perjuangan untuk memperjuangkan provinsi Madura, pasangan ini dianggap memiliki peluang besar dalam membuka kembali wacana pemekaran daerah, terutama bagi daerah-daerah yang siap dan memenuhi syarat untuk menjadi daerah otonom baru.

"Secara pribadi Mahfud MD juga saat ini sedang menyaksikan pergerakan untuk memperjuangkan Provinsi Madura, di mana daerah tersebut merupakan tanah kelahiran Mahfud MD. Jadi kedua sosok dari pasangan ini bisa dipastikan paling berpeluang membuka kembali pemekaran daerah terutama yang sudah siap dan memenuhi syarat," tutur Faigiziduhu.

Kesempatan bagi masyarakat di berbagai daerah untuk mewujudkan cita-cita pemekaran akan semakin terbuka jika pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD terpilih dalam pilpres 2024.

Namun, kata dia, perlu diingat bahwa langkah-langkah ini memerlukan perencanaan yang matang, keterlibatan semua pihak terkait, serta evaluasi yang cermat terhadap kelayakan dan kebutuhan akan pemekaran daerah otonomi baru.

"Masyarakat di setiap daerah bercita-cita pemekaran wilayah dapat terwujud. Ada kesempatan, jika pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD terpilih di pilpres 2024 tentunya," demikian Faigiziduhu. (nawacita)