RIAUBOOK.COM - Pihak Komite II DPD RI melakukan kunjungan kerja dalam rangka advokasi tanah terkontaminasi minyak bumi akibat dari eksplorasi PT Chevron Pasific Indonesia (CPI) di Kantor Gubernur Provinsi Riau di Pekanbaru, Senin (4/11/2017).

Pertemuan tersebut dihadiri oleh perwakilan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, SKK Migas Sumbagut, CPI, Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Riau, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak, Bengkalis dan Rokan Hilir.

Dalam pertemuan itu dibahas sejumlah permasalahan terkait tanah terkontaminasi minyak karena akitivitas eksplorasi minyak oleh CPI di Riau.

Dalam pertemuan tersebut, Dinas Lingkungan Hidup dari masing-masing kabupaten menyampaikan persoalannya kepada DPD II RI.

Kabupaten Siak yang diwakili pejabat dari Dinas Lingkungan Hidup menyampaikan beberapa persoalan terkait permasalahan yang dihadapi petani dan masyarakat yang ada di daerahnya, di antaranya adalah peroses ganti rugi oleh CPI kepada masyarakat yang dinilai lambat karena masing-masing pihak tidak mufakat dalam ketetapan harga, dari 120 lokasi eksplorasi namun baru 7 lokasi yang sudah terselesaikan.

Dalam akitivitas penambangannya, kata dia, CPI dianggap menimbulkan dampak lingkungan seperti longsor dan erosi.

Sementara, Sekretaris Daerah Provinsi Riau Ahmad Hijazi mengatakan, pada kasus ini pihak Pemprov Riau hanya bertanggung jawab untuk memfasilitasi dan melakukan mediasi karena hal tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat.

"Kita melakukan mediasi, kita pemprov hanya memfasilitasi, kita sudah beri kesempatan kabupaten kota untuk menyampaikan data, begitu juga dengan Kemen LHK yang selama ini datanya kan sudah ada tapi tidak dishare, jadi kita mita untuk dishare ke DPD," kata Sekda kepada RiauBook.com, Senin, (4/11/2017) usai menghadiri acara tersebut.

Sekda juga mengatakan bahwa apabila memang diperlukan untuk 'follow up', hal tersebut tinggal dibahas pada level pemerintah pusat.

Sekda berharap persoalan tersebut agar dapat terselasaikan dengan cepat.

"Kalau memang bisa terselesaikan dengan cepat kenapa tidak, makanya kehadiran DPD kan untuk membantu itu, mempercepat penyelesaian," demikian Sekda. (RB/Dwi)