RIAUBOOK.COM - Sewajarnya seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memberikan dukungan pemasukan bagi daerah Riau di tengah kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang terus menyusut akibat pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) migas.

Daftar BUMD Riau:

1. KOPERASI KORPRI RIAU

2. PT Jamkrida Riau

3. PT. Permodalan Ekonomi Rakyat (PER)

4. PT. Asuransi Bangun Askrida

5. PT. Bank Riau Kepri

6. PT. Bumi Siak Pusako

7. PT. Pengembangan Investasi Riau (PIR/RIC)

8. PT. Riau Airlines

9. PT. Riau Petroleum

10.PT. Sarana Pembangunan Riau

"Namun dari sejulah BUMD tersebut, justru sebaliknya, banyak yang tidak serius dijalankan sehingga tidak benar-benar menjadi bisnis yang menjanjikan untuk menambah pemasukan daerah," kata Koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau kepada pers di Pekanbaru, akhir pekan pada awal April 2017.

Kata Usman, harusnya setiap BUMD memiliki keuntungan yang dapat dibagi ke daerah dan dikelola dengan transparan dan baik.

Kalau dilihat selama ini, kata dia, pengelolaan BUMD masih belum bisa dikatakan sehat, terbukti dengan banyaknya BUMD yang "kolap".

Daftar BUMD yang Kolap dan Nyaris Kolap:

1. PT. Riau Airlines

2. PT. Permodalan Ekonomi Rakyat

3. PT. Pengembangan Investasi Riau

4. PT. Sarana Pembangunan Riau

5. PT. Askrida

6. PT. Jamkrida

7. PT. Riau Petroleum

Alasan Bakal Kolap:

1. Tidak Transparan

2. Akuntabilitas yang Tak Baik

3. Tak Proaktif Laporkan Keuangan ke BPK

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau selaku pemilik saham BUMD akan merevitalisasi 7 BUMD itu karena belum mampu memberikan kontribusi terhadap perekonomian dan kesejahteraan rakyat.

Jika diperinci, 7 perusahaan tersebut terdiri dari 5 perusahaan seperti PT Permodalan Ekonomi Rakyat, PT Pengembangan Investasi Riau, PT Sarana Pembangunan Riau, PT Askrida, dan PT Jamkrida. Adapun 2 perusahaan daerah Riau lainnya yaitu PT Riau Airlines dan PT Riau Petroleum tidak menyumbangkan dividen sama sekali.

Sebelumnya Sekretaris Daerah Provinsi Riau Ahmad Hijazi mengatakan 7 BUMD telah mengajukan pernyataan modal sebesar Rp856 miliar dalam APBD 2017. Namun, lanjutnya, track record perusahaan itu tidak baik.

"Kontribusi BUMD masih sangat rendah karena buruknya tata kelola yang dilakukan oleh pengurusnya. Mereka tidak menerapkan transparansi dan akuntabilitas dan tidak mampu bersifat proaktif melaporkan keuangan kepada BPK," katanya.

Akan Direvitalisasi

Menurut Ahmad Hijazi, masalah tersebut terus berlarut-larut dari beberapa tahun lalu. Pemprov Riau akan segera merevitalisasi BUMD dengan memperbaiki tata kelola dan manajemen dari BUMD tersebut untuk lebih terbuka dan baik.

Namun, Ahmad Hijazi mengakui Riau juga memiliki beberapa BUMD yang mampu memberikan kontribusi yang baik terhadap perekonomian dan kesejahteraan.

Riau memiliki BUMD yang bergerak di sektor minyak bumi dan gas seperti PT Bumi Siak Pusako yang mengelola wilayah kerja minyak bumi Blok Coastal Plain Pekanbaru bersama dengan PT Pertamina.

Sumbangan Deviden BRK

Pemprov Riau mencatat sepanjang 2012-2013 lalu dividen yang diberikan perusahaan daerah mencapai Rp583 miliar.

Sumbangan dividen paling besar dari PT Bank Riau Kepri senilai Rp412,18 miliar, disusul PT Bumi Siak Pusako Rp147,67 miliar.

Deviden BRK

FITRA Riau menilai, dari sejumlah BUMD tersebut, baru Bank Riau Kepri (BRK) yang selama ini terlihat baik.

"Namun itu hanya dilihat dari "casingnya" tampak sehat, tapi saya belum melihat ke dalamnya," kata Usman, Koordinator FITRA Riau.

Sebenarnya, lanjut dia, managemen di dalamnya bagaimana, tentu ini harus diteliti lebih jauh, jangan-jangan rapuh dan bisa-bisa juga kolep, karena kabarnya BRK juga masih ketergantungan dengan kas daerah di Pemda Riau dan Kepri.

"Setahu saya juga, Bank Riau Kepri tahun-tahun sebelumnya juga masih ketergantungan dengan APBD atau saham pemda, atau belum go publik," lanjut katanya.

Ia katakan lagi, bahwa sebenarnya dilihat dari kondisi saat ini, Bank Riau Kepri juga harusnya bisa memberikan sumbangan pemasukan daerah yang jauh lebih besar.

Tentunya, kata dia, selain transparan dalam penggunaan anggaran dan pelaporan keuangan, juga harus melakukan efisiensi, jangan ada lagi kegiatan-kegiatan direksi yang terkesan mubazir termasuk pelesiran ke luar negeri. (RB/fzr)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau