RIAUBOOK.COM - Sampai saat ini Badan Kepegawaian,  Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Daerah Bengkalis yang ditugaskan Bupati Bengkalis, Amril Mukminin untuk melaksanakan Assessment, belum melaksanakan perintah tersebut. 

Padahal selain bupati, DPRD Bengkalis juga memantau masalah Assessment tersebut.

Untuk itu, dalam waktu dekat DPRD akan memanggil BKPP Bengkalis berkaitan belum dilaksanakan Assessment (penilaian kompetensi) jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (PTP) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis itu.  

"Dewan sudah agendakan dalam waktu dekat ini pemanggilan terhadap pihak BKPP Daerah Kabupaten Bengkalis," ungkap Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bengkalis Adihan saat dihubungi wartawan, Kamis (23/3/2017) malam. 

Adihan menjelaskan, dewan ingin tahu kendala yang dihadapi BKPP dalam melaksanakan Assessment dan Fit and Proper Test untuk pengisian Organisasi Perangkat Daerah  (OPD). Assessment itu sendiri merupakan perintah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pada perampingan OPD baru di lingkup Pemkab Bengkalis. 

"BKPP harus mempersiapkan segala sesuatu  sebaik mungkin sebelum pengisian para pejabat di OPD yang baru. Apalagi,  assessment dan Fit and Proper Test ini sangat perlu dilakukan untuk menguji dan mengetahui latar belakang pendidikan para pejabat. Sehingga kualitas pejabat yang mengikuti Assessment hasilnya bisa diketahui layak tidaknya menduduki jabatan yang baru nantinya," katanya. 

Dikatakannya, organisasi perangkat daerah  (OPD) lingkup pemerintah daerah Bengkalis masih banyak diisi dengan pelaksana tugas (Plt) dan ini berdampak pada peningkatan kualitas kenerja terutama dalam mengambil sesuatu keputusan. Assessment menurutnya, sangat penting dilakukan untuk menyeleksi pejabat yang berkompeten.

Selain itu, ada surat edaran dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB ) untuk melakukan Assessment tersebut.

"Sampai saat ini belum ada Assessment dilakukan BKPP. padahal itu ada surat edarannya dari Kemenpan RB," kata dia. 

Sebelumnya bupati Bengkalis Amril Mukminin mengatakan bahwa sudah mengintruksikan pihak Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Bengkalis berkonsultasi ke pihak Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi  (Kemenpan RB ) Pusat.

Politikus Golkar ini juga berkeinginan Assessment jabatan Tinggi Pimpinan Pratama dilingkungan Pemkab Bengkalis segera dilaksanakan. Namun, Ditambahkannya ada beberapa regulasi Pemerintah Pusat yang harus teliti secara teknis. 

"Untuk itu, sudah mengintruksikan pihak Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Bengkalis melakukan konsultasi dengan Kemenpan RB Pusat," kata Bupati kepada sejumlah wartawan saat kedatangan Kapolda Riau belum lama ini. (Doang)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau