Riau Book - Konsep usul Inisiatif Anggota DPR RI terkait aturan pertembakauan disahkan di Paripurna Dewan menjadi RUU yang kemudian akan dibahas oleh Parlemen dan Pemerintah di tahun sidang 2017 mendatang.

Keputusan tersebut diambil saat pimpinan sidang meenanyakan hal itu dalam rapat paripurna DPR yang digelar di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (15/12/2016).

"Apakah bisa disepakati?" tanya Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, yang memimpin sidang.

Semua anggota Dewan yang hadir di rapat paripurna itu menjawab, "Setuju," ujarnya berbarengan.

Keputusan telah diambil setelah seluruh fraksi menyerahkan sikapnya secara tertulis di hadapan rapat paripurna.

Sebelumnya, RUU Pertembakauan tersebut awalnya diajukan oleh dua anggota Dewan, M.Misbakhun dari Fraksi Golkar serta Taufiqqulhadi dari Fraksi Partai Nasdem. Usul mereka yang kemudian diterima menjadi usulan bersama DPR untuk dibahas dengan Pemerintah.

Angota DPR dari Fraksi Golkar, Misbakhun menyampaikan, bahwa tembakau dan budidayanya merupakan kekayaan alam hayati warisan budaya Indonesia secara turun-temurun jauh sejak bangsa ini belum berdiri. Indonesia juga pernah mengalami masa keemasan karena tembakau terus berkembang dan menjadi komoditas yang memiliki potensi strategis bagi penghidupan, dan hajat hidup orang banyak. 

Namun, dengan berkembangnya waktu, masa keemasan tersebut kini hanyalah tinggal kenangan. Yang menjadi ironi, bahwa di tengah perkembangan industri hasil tembakau di tanah air yang terus meningkat, namun para petani tembakau Indonesia semakin terpuruk.

"Sebagian besar petani masih hidup dalam kemiskinan. Meningkatnya kebutuhan indutri nasional terhadap tembakau justru lebih dinikmati oleh pihak asing. Hal tersebut terlihat dengan membanjirnya tembakau-tembakau impor dari luar negeri mengisi pangsa pasar tembakau nasional," ujar Misbakhun.

Untuk itu, menurut Misbakhun, negara diharuskan hadir untuk menyelamatkan Industri tembakau nasional melalui kebijakan-kebijakan yang pro pada petani dan pelaku industri tembakau Indonesia.

RUU Pertembakauan ini, diharapkan mampu mengatur ulang pengelolaan tembakau secara terpadu dari hulu hingga hilir.

Menurut Misbakun, Dalam pengelolaannya, harus juga diatur berbagai aspek yang mencakup budidaya, produksi, industri hasil tembakau, distribusi dan tata niaga yang sehat, serta pengendalian terhadap dampak konsumsi tembakau bagi kesehatan. 

"Kami menilai RUU ini akan menjadi angin segar bagi para pelaku Industri Tembakau di tanah air, terutama para petani yang selama ini menjadi kelompok penerima nilai terendah dalam sistem tata niaga tembakau yang ada saat ini," terangnya.

Sementara itu, Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima menilai, perlu adanua Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas RUU Pertembakauan ini. Untuk itu, ia meminta agar Pimpinan dan Bamus DPR segera membentuk pansus.

Artinya, RUU Pertembakauan ini, ke depan akan melibatkan anggota DPR lintas komisi untuk lebih menyempurnakan.

"Kami minta agar di rapat Bamus diputuskan, RUU Pertembakauan ini dibahas di Pansus besar melibatkan anggota lintas komisi," ujar Aria Bima. (OJIN)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau