RIAUBOOK.COM - Pemerintah melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) resmi mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melanggar ketentuan pemanfaatan kawasan hutan di sejumlah provinsi. Langkah ini diambil sebagai respons atas rentetan bencana ekologis banjir yang melanda Sumatra Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

​Dari puluhan perusahaan tersebut, dua nama besar yang menjadi sorotan adalah PT Sumatera Riang Lestari (SRL) dengan luas konsesi 173.971 ha dan PT Sumatera Sylva Lestari (SSL) seluas 42.350 ha.

​Penertiban Massal di Wilayah Konflik

​Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, dalam konferensi pers di Kantor Presiden pada 20 Januari 2026, menegaskan bahwa pencabutan ini mencakup seluruh wilayah izin kedua perusahaan tersebut yang tersebar di Sumatera Utara dan Riau.

​Sebagai pemasok utama kayu untuk PT Riau Abadi Pulp and Paper (RAPP), sebaran lokasi PT SRL dan PT SSL meliputi wilayah-wilayah krusial seperti:

​PT SRL: Labuhanbatu Selatan, Padang Lawas Utara, Padang Lawas (Sumut), serta Rokan Hilir, Bengkalis, Kepulauan Meranti, Indragiri Hulu, dan Indragiri Hilir (Riau).

​PT SSL: Padang Lawas (Sumut) dan Rokan Hulu (Riau).

​Rekam Jejak Pelanggaran Ekologis dan HAM

​Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Riau mencatat bahwa selama beroperasi, kedua perusahaan ini memiliki rapor merah terkait pelanggaran lingkungan dan Hak Asasi Manusia (HAM). Keduanya berulang kali terlibat dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di dalam konsesi mereka.

​Direktur WALHI Riau, Eko Yunanda, menyatakan bahwa aktivitas PT SRL secara nyata telah meningkatkan kerentanan di pulau-pulau kecil seperti Pulau Rupat dan Pulau Rangsang.

​"Berbagai perizinan industri ekstraktif yang menguasai lebih dari setengah luas Provinsi Riau seharusnya mendapat perhatian serius. Kami tidak ingin menunggu bencana ekologis menimpa kami dahulu sebelum pemerintah bertindak tegas," ujar Eko.

​Desakan Pemulihan dan Pengembalian Hak Rakyat

​Senada dengan WALHI, Direktur Perkumpulan Elang, Besta Junandi, menekankan bahwa pencabutan izin hanyalah langkah awal. Ia mendesak pemerintah untuk segera melakukan pemulihan ekologis dan mengembalikan sumber kehidupan kepada masyarakat adat dan lokal.

​Besta menyoroti bahwa kehadiran kedua perusahaan tersebut sejak awal minim partisipasi bermakna dari masyarakat.

​"Pemulihan hak masyarakat adat yang dirampas selama ini harus menjadi prioritas pasca-pencabutan izin. Kami berharap langkah ini memberikan kedamaian bagi warga di Pulau Rupat, Rangsang, hingga Rokan Hulu, dan memastikan lahan tersebut tidak jatuh ke tangan aktor perusak lingkungan yang baru," tegas Besta.

​Tuntutan kepada Pemerintah:

​Evaluasi Menyeluruh: Melakukan audit terhadap 22 perusahaan PBPH lainnya dan sektor pertambangan di Riau yang memiliki catatan pelanggaran.

​Pemulihan Ekologis: Memastikan adanya rehabilitasi lahan, terutama di wilayah gambut dan pulau kecil yang terdampak.

​Kedaulatan Rakyat: Mengembalikan tata kelola lahan kepada masyarakat lokal untuk mencegah konflik agraria berkepanjangan. (rls)