RIAUBOOK.COM - Sikap pejabat yang patuh pada hukum dan terbuka terhadap informasi publik bukan sekadar menjalankan kewajiban administratif, melainkan wujud nyata dari etika publik yang tinggi.

"Di tengah krisis kepercayaan, sosok yang berani transparan adalah oase bagi demokrasi kita," demikian diungkap Timbalan I Dewan Pimpinan Harian (DPH) LAMR Provinsi Datuk Haji Tarlaili di Pekanbaru, Rabu (17/12/2025).

Sebelumnya Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto menyatakan menghormati dan mendukung proses hukum usai rumah dinasnya digeledah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kami mewakili Pemerintah Provinsi Riau tentu menghormati dan mendukung langkah KPK. Begitu juga terkait informasi pemeriksaan bersikap terbuka dan mendukung upaya pemberantasan korupsi adalah bagian dari tugas kita semua," kata Hariyanto.

Menurut Tarlaili tindakan SF Hariyanto merupakan tindakan yang tepat sebagai seorang kepala daerah, kepatuhan terhadap hukum merupakan sebuah kewajiban dan Plt Gubernur telah menunjukkan sikap keterbukaan yang memang semua pihak harus mendukungnya.

"Kami mengapresiasi tindakan Plt Gubernur Riau yang justru menjadi contoh baik bagi kepala daerah lainnya, dimana kepatuhan terhadap hukum memang harus dimiliki semua kepala daerah," kata dia.

Terkait informasi Juru Bicara KPK soal diamankannya sejumlah uang dan dokumen di kediaman Plt Gubernur Riau, Tarlaili menganggap itu merupakan upaya hukum yang juga harus dihormati.

Kendati demikian, dia mengimbau masyarakat untuk bersabar menunggu hasil klarifikasi terkait dokumen dan mata uang yang diamankan tersebut.

"Dalam kondisi sekarang masyarakat diimbau untuk melihat proses yang harus dilalui, termasuk jangan berasumsi atas hasil penggeledakan oleh KPK kemarin," kata Tarlaili.

Namun dia melihat kepatuhan Plt Gubernur itu sebagai pondasi utama dalam komitmen pemberantasan korupsi di Riau.

Dia menambahkan, kepatuhan terhadap regulasi adalah benteng pertama pencegahan korupsi, pejabat yang menyelaraskan setiap kebijakannya dengan koridor hukum menunjukkan bahwa ia tidak memiliki agenda tersembunyi (hidden agenda).

Keterbukaan informasi publik menurut dia bukan beban, melainkan instrumen perlindungan bagi pejabat itu sendiri agar terhindar dari fitnah dan kecurigaan. Ketika rakyat bisa mengakses data, maka kontrol sosial berjalan, dan potensi penyimpangan dapat ditekan sejak dini.

"Kita butuh pemimpin yang tidak hanya bersih, tapi juga berani menunjukkan proses pembersihan itu melalui sistem yang akuntabel," kata Tarlaili.

​Untuk diketahui, sesuai dengan Undang-undang Nomor 31 tahun 1998 juncto UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa pejabat yang patuh hukum senantiasa menghindari delik-delik korupsi.

​Undang-undang ini mewajibkan Badan Publik untuk menyediakan informasi publik secara akurat, benar, dan tidak menyesatkan, serta membangun sistem informasi dan dokumentasi yang bisa diakses masyarakat sesuai dengan Pasal 7.

Ketaatan Plt Gubernur Riau juga bentuk kepatuhan terhadap UU Nomor 28 tahin 1997 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, menekankan pada asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara dan asas keterbukaan. (ist)