RIAUBOOK.COM - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya mengungkap banyaknya Pemda yang mengendapkan uangnya di sejumlah bank dalam bentuk deposito, sejumlah pemprov memprotes hal itu, namun Pemprov Riau mengakui pihaknya juga melakukan hal itu, namun bunganya masuk dalam sumber pendapatan asli daerah (PAD).

Hal itu diungkapkan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Syahrial Abdi saat dikonfirmasi pers beberapa waktu lalu.

Syahrial Abdi tidak menampik adanya praktik penempatan dana APBD di bank daera, namun langkah itu bagian dari manajemen kas daerah untuk menjaga stabilitas keuangan.

"Ke depan kami akan lebih terbuka. Masyarakat berhak tahu berapa jumlah kas daerah yang tersimpan. Ini uang publik, dan publik berhak mengawasi," tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa prinsip keterbukaan ini bukan hal baru. Pada 2017, ketika dirinya menjabat sebagai Kepala BPKAD Riau, sistem transparansi sempat diterapkan melalui tampilan digital di kantor BPKAD yang menampilkan saldo kas daerah secarareal-time.

"Sistem itu akan kami hidupkan kembali. Waktu itu masyarakat bisa langsung melihat berapa kas daerah di layar digital resepsionis. Itu bentuk akuntabilitas, dan harus kita kembalikan," ungkapnya.

Lebih jauh, Syahrial menegaskan akan melakukan evaluasi terhadap pejabat yang enggan terbuka.

"Kalau Kepala BPKAD tidak bisa transparan, ya pasti kita ganti. Masa uang rakyat malah disembunyikan dari rakyat? Kita ini bekerja untuk mereka, bukan untuk menutupi angka," ujarnya tegas.

Menurutnya, semangat keterbukaan ini juga sejalan dengan arahan Gubernur Riau, Abdul Wahid, yang kerap menegaskan pentingnya transparansi dalam setiap kebijakan publik.

"Kan Gubernur selalu mengingatkan kami bahwa pemerintah itu bukan tempat menyimpan rahasia, tapi tempat melayani rakyat dengan jujur dan terbuka," tambahnya.

Di sisi lain, Syahrial juga menjawab keresahan para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang belum menerima Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) selama dua bulan terakhir. Ia memastikan pencairan akan segera dilakukan setelah APBD Perubahan (APBD-P) disetujui pada 23 Oktober 2025.

"Kami pastikan hak ASN segera direalisasikan setelah APBD-P diketok. Ini bukan soal kemauan, tapi soal mekanisme anggaran. Dan kami komit, TPP akan dibayar penuh," kata dia. (gr)

tags:

• Pekanbaru
• dumai
• rohil

Share