RIAUBOOK.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap kasus atau perkara dugaan korupsi yang menjerat Wali Kota Madiun, Maidi sama persis dengan tersangka Gubernur Riau nonaktif Abdil Wahid, yakni pemerasan dalam jabatan atau yang dikenal sebagai 'Japrem' (jatah preman).

Dari hasil pemeriksaan, KPK menemukan berbagai indikasi dugaan tindak pidana korupsi lainnya, berupa pemerasan ataupun penerimaan lainnya oleh Maidi selaku Wali Kota Madiun.

Di antaranya penerimaan lainnya berupa gratifikasi terkait pemeliharaan jalan paket II dengan nilai proyek sebesar Rp5,1 miliar. Di mana, Maidi melalui Thariq meminta fee sebesar 6 persen dari nilai proyek tersebut kepada penyedia jasa/kontraktor. Namun, pihak kontraktor hanya menyanggupi fee sebesar 4 persen atau sekitar Rp200 juta. Bahwa kemudian, terjadi kesepakatan atas kesanggupan pemberian fee, yang dilaporkan oleh Thariq kepada Maidi.

Tak hanya itu, KPK turut menemukan dugaan penerimaan lainnya atau gratifikasi oleh Maidi dalam periode 2019-2022 dari sejumlah pihak dengan total mencapai Rp1,1 miliar. Sehingga, total uang yang diterima Maidi adalah sebesar Rp2,25 miliar.

Sedangkan dari OTT, KPK mengamankan barang bukti uang sebesar Rp550 juta.

Penetapan 3 Tersangka

Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan, pihaknya resmi menetapkan 3 dari 9 orang yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) sebagai tersangka.

Ketiga orang yang ditetapkan sebagai tersangka, yakni Maidi (MD) selaku Wali Kota Madiun periode 2019-2014 dan 2025-2030, Rochim Ruhdiyanto (RR) selaku orang kepercayaan Maidi, dan Thariq Megah (TM) selaku Kepala Dinas PUPR Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun.

Sama halnya dengan perkara 'japrem' Abdul Wahid, KPK sebelumnya juga menetapkan tiga orang sebagai tersangka. Selain Abdul Wahid, penyidik juga menyeret Kepala Dinas PUPR Pemprov Riau, Muhammad Arif Setiawan dan Dani M Nursalam selaku orang kepercayaan Abdul Wahid.

Setelah penetapan Wali Kota Madiun dan dua orang lainnya sebagai tersangka, KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak 20 Januari sampai dengan 8 Februari 2026.

"Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK," kata Asep kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa malam, 20 Januari 2026. (rmol)