RIAUBOOK.COM - Sebaiknya semua pihak mendukung upaya relokasi yang dilakukan pemerintah, apalagi dengan sekaligus menyediakan lahan baru bagi masyarakat terdampak, langkah ini dapat diartikan sebagai kebijakan yang berkeadilan.

Pengamat hukum pidana yang juga Tokoh Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau Aspandiar, SH, mengatakan itu lewat pesan elektronik yang diterima, Minggu (21/12/2025).

"Di satu sisi kelangsungan hidup masyarakat terjamin, di sisi lain tindakan pemulihan ekosistim dapat terlaksana," kata Aspandiar menambahkan.

Seperti diketahui, demikian Aspandiar, kerusakan hutan dan lingkungan merupakan penyumbang terbesar dari terjadinya bencana alam, dengan adanya program ini diharapkan keseimbangan alam dapat terjada dengan baik.

"Jadi kiranya proses ini tidak dilihat sebagai sikap yang memusuhi masyarakat, namun justru melindungi alam dan memberikan keadilan bagi masyarakat," kata dia.

Untuk diketaui, secara yuridis Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) adalah aset negara yang dilindungi oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta UU Nomor 18 Tajun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Keberadaan pemukiman dan perkebunan di dalam zona inti atau zona rehabilitasi merupakan pelanggaran hukum yang jika dibiarkan akan menciptakan ketidakpastian hukum dan kerusakan ekologis permanen.

"Kami memandang relokasi ini bukanlah pengusiran, melainkan bentuk penyelesaian konflik agraria melalui pendekatan yang lebih lunak dibanding penegakan hukum pidana murni," kata dia.

Dengan memindahkan warga ke lahan yang legal dan menyediakan fasilitas pendukung, lanjut dia, pemerintah sebenarnya sedang memulihkan hak warga agar memiliki kepemilikan tanah yang sah secara hukum (sertifikasi), yang tidak mungkin didapatkan jika mereka tetap bertahan di dalam kawasan hutan lindung.

Langkah ini sejalan dengan semangat UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 dan aturan turunannya terkait penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan.

Pemerintah memberikan jalan keluar bagi masyarakat yang terlanjur berada di sana melalui skema perhutanan sosial atau relokasi, guna memastikan fungsi hutan kembali optimal sebagai paru-paru dunia dan habitat satwa liar seperti gajah sumatera.

Dukungan hukum ini, katanya, diberikan dengan syarat bahwa proses relokasi harus mengedepankan prinsip pediatapa atau persetujuan atas dasar informasi tanpa paksaan.

"Dimana pemerintah wajib menjamin ketersediaan lahan pengganti yang layak, akses pendidikan, dan sumber ekonomi baru bagi warga agar tidak terjadi marginalisasi sosial pasca-relokasi," demikian Aspandiar. (ist)