SAYA menulis catatan ini bukan dari ruang seminar, tapi dari jalan lintas ke Dumai yang hampir tiap pekan saya lewati. Debu, truk CPO, dan kapal di kejauhan selalu mengingatkan saya: wilayah kita ini hidup dari laut dan tanah. Karena itu, wacana Provinsi Riau Pesisir dengan pusat pemerintahan di koridor Bukit Kapur - Bathin Solapan bukan sekadar ambisi politik. Ini adalah koreksi sejarah. Selama ini kebijakan pembangunan selalu ditarik ke Pekanbaru yang karakternya daratan. Padahal 5 daerah yang akan bergabung: Rokan Hilir, Kepulauan Meranti, Bengkalis, Siak, dan Kota Dumai, napasnya adalah pesisir dan Selat Malaka.

Secara teori, ini sejalan dengan Growth Pole Theory dari Perroux. Teori ini bilang pertumbuhan tidak terjadi merata di semua tempat, tapi terkonsentrasi di kutub pertumbuhan yang kemudian menyebar. Dumai sudah lama jadi kutub karena pelabuhan dan kilangnya. Bukit Kapur memiliki kontur lebih tinggi, stabil, minim banjir, cocok untuk pusat pemerintahan dan data. Bathin Solapan punya dataran rendah dengan sumber air dan lahan pengembangan. Menaruh pusat pemerintahan di antara keduanya berarti kita sengaja menciptakan kutub baru yang terhubung, bukan kutub yang saling berebut.

Lalu bagaimana dengan Core-Periphery Theory? Selama ini Riau Pesisir posisinya perifer: jauh dari pusat keputusan, infrastruktur datang bukan yang pertama, pelayanan publik sering tertinggal. Anak dari Meranti harus 6 - 8 jam ke Pekanbaru hanya untuk urus administrasi provinsi. Dengan provinsi sendiri, jarak birokrasi memendek. Itu bukan soal gengsi. Itu soal biaya transaksi. Ketika biaya transaksi turun, investasi masuk, pelayanan cepat, maka daerah perifer bisa naik kelas jadi semi-core. Itulah yang kita kejar.

Konkretnya apa? Lihat angka. Calon Provinsi Riau Pesisir punya luas sekitar 29,4 ribu km² dan penduduk 2,219 juta jiwa. Itu 32% wilayah dan 34% penduduk Riau. Artinya kita tidak sedang memecah yang kecil. Kita sedang memisahkan blok ekonomi yang selama ini menyumbang besar tapi menerima alokasi terbatas. Dengan APBD provinsi sendiri, jalan lintas pesisir Rohil - Bengkalis - Meranti bisa jadi prioritas, bukan proyek nomor buncit di daftar.

Saya optimis karena fondasi ekonominya sudah ada. Ini bukan membangun dari nol. Dumai punya pelabuhan dan industri. Bengkalis punya migas dan pertanian. Siak punya wisata dan industri. Rohil punya perikanan terbesar di Riau. Meranti punya potensi maritim dan perbatasan. Menurut Export Base Theory, daerah akan maju kalau punya sektor basis yang bisa dijual keluar. Kita punya itu: CPO, migas, ikan, kayu olahan, dan jasa logistik Selat Malaka. Tugas provinsi baru adalah hilirisasi. Jangan lagi ekspor CPO mentah. Bikin oleokimia, biodiesel, dan industri pendukung di koridor ibukota baru.

Titik Bukit Kapur - Bathin Solapan dipilih bukan karena "tengah-tengah" secara garis lurus. Tapi karena logika tanah dan air. Bukit Kapur memberi kestabilan struktur untuk gedung pemerintahan, rumah sakit rujukan, dan kampus. Bathin Solapan memberi akses air dan ruang ekspansi kota. Ini mirip konsep Central Place Theory: ibukota harus berada di lokasi yang meminimalkan jarak dan memaksimalkan jangkauan pelayanan ke seluruh wilayah. Dari titik ini, ke Bagansiapi, ke Selatpanjang, ke Duri, jaraknya lebih rasional dibanding harus ke Pekanbaru.

Tentu ada ujian. Pemekaran sering gagal karena 3 hal: tidak mandiri fiskal, konflik aset, dan birokrasi gemuk. Saya tidak menutup mata. Tapi justru karena kita sudah belajar dari DOB lain, kita bisa desain lebih baik. Sejak hari pertama, Riau Pesisir harus pegang prinsip fiscal decentralization with accountability. PAD dari pelabuhan, pajak daerah, dan bagi hasil SDA harus langsung diputar untuk infrastruktur produktif, bukan untuk gedung megah. Transparansi anggaran harus jadi budaya, bukan slogan.

Yang membuat saya paling optimis adalah manusianya. Pada 26 Juli 2026 forum tokoh, pemuda, akademisi kembali menegaskan komitmen perjuangan ini. Organisasi pemuda, kampus, pelaku UMKM sudah bicara satu bahasa: kita ingin pelayanan yang cepat, kita ingin laut kita dikelola, kita ingin anak-anak pesisir punya masa depan di kampung sendiri. Pembangunan regional tidak akan jalan kalau hanya ditopang beton. Ia butuh social capital. Dan di pesisir, modal sosial itu masih kuat. Gotong royong masih hidup.

Sepuluh tahun dari sekarang saya membayangkan ini: seorang mahasiswa dari Pulau Meranti bisa kuliah di kampus negeri di koridor Bukit Kapur tanpa harus kos mahal di luar. Nelayan Rohil bisa lelang ikan langsung di TPI modern yang terkoneksi tol laut. Investor datang bukan karena insentif, tapi karena logistik kita efisien. Itu bukan utopia. Itu hasil dari keputusan hari ini untuk berani menaruh pusat pemerintahan di garis depan, bukan di belakang. Riau Pesisir bukan sekadar provinsi baru. Ia adalah taruhan kita bahwa pembangunan Indonesia bisa dimulai dari pinggir, dan justru di situlah masa depan kita berada.

Oleh: Rineliana [Akademisi Universitas Dumai, Kandidat Doktor UTeM]