RIAUBOOK.COM - Fakta mengejutkan terungkap dalam persidangan dugaan pemerasan anggaran di lingkungan Dinas PUPR-PPKP Provinsi Riau yang digelar di Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Kamis (24/4/2026). Ludfi Hardi, Kepala Unit Pelayanan Teknis (UPT) Saksi, mengaku harus berutang ke sana-kemari demi memenuhi setoran miliaran rupiah yang diklaim sebagai "kebutuhan gubernur".

​Di hadapan majelis hakim yang diketuai Delta Tamtama, Ludfi membeberkan kronologi tekanan yang dialaminya demi mendapatkan tanda tangan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

​Sandera Tanda tangan dan Istilah "7 Batang"

​Ludfi menjelaskan bahwa meskipun DPA di unit kerjanya sudah diparaf sejak 5 Mei 2025, Kepala Dinas PUPR-PPKP, M. Arief Setiawan, tak kunjung menandatanganinya tanpa alasan yang jelas.

​Drama berlanjut pada pertemuan di Kedai Teko Kopi, Panam, 6 Mei 2025. Di sana, Sekretaris Dinas PUPR-PPKP, Ferry Yunanda, menyampaikan adanya instruksi pengumpulan dana.

​"Kebutuhan Kadis untuk Pak Gubernur banyak," ujar Ludfi menirukan ucapan Ferry kala itu.

​Awalnya, para kepala UPT diminta menyetor 2,5 persen dari total anggaran, atau sekitar Rp3 miliar. Namun, angka tersebut melonjak drastis menjadi "7 batang" atau setara Rp7 miliar.

​Diancam Evaluasi dan Mutasi

​Keberatan para kepala UPT sempat mencuat karena masih adanya beban pekerjaan tahun sebelumnya yang belum terbayar. Namun, perlawanan mereka ciut saat ancaman jabatan mulai muncul.

​"Kalau tidak (sanggup), bapak lapor saja ke Pak Kadis, nanti dievaluasi," kata Ludfi menirukan ancaman Ferry. Kalimat tersebut ia maknai sebagai ancaman mutasi jabatan jika tidak menuruti permintaan tersebut.

​Merasa terdesak dan takut kehilangan posisi, Ludfi akhirnya menyanggupi kontribusi sebesar 5 persen. Tak lama setelah kesepakatan "uang setoran" tercapai pada 14 Mei 2025, DPA yang sebelumnya tertahan akhirnya ditandatangani oleh Kepala Dinas.

​Gali Lubang Tutup Lubang demi Setoran

​Ironisnya, untuk memenuhi komitmen sebesar Rp750 juta, Ludfi mengaku tidak memiliki dana pribadi. Ia terpaksa melakukan berbagai cara, mulai dari meminjam ke pengusaha hingga menggadaikan SK ke bank.

​Setoran I: Rp300 juta (Hasil pinjam dari pengusaha Suparman).

​Setoran II: Diserahkan di basement kantor dinas ke dalam mobil pribadi Ferry.

​Setoran III: Rp250 juta diserahkan via plastik hitam pada November 2025.

​"Saya tidak punya uang. Terpaksa pinjam ke sana-sini," keluh Ludfi di persidangan.

​Duduk Perkara

​Kasus ini menyeret Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid, Kadis PUPR-PPKP M. Arief Setiawan, dan tenaga ahli Dani M. Nursalam sebagai terdakwa. Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari KPK terus menggali keterangan saksi untuk membuktikan adanya skema pemerasan sistematis dalam proses pergeseran anggaran di lingkungan Pemprov Riau.

​Hingga berita ini disusun, persidangan masih terus berlanjut dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi lainnya. (ist)