RIAUBOOK.COM - Menko Maritim dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan (LBP)mendapat tugas sekaligus tanggungjawab berat dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengurus masalah minyak goreng.

Secara tidak langsung, Jokowi seperti memberi isyarat kuat soal patut atau tidaknya LBP dipertahankan dalam kabinet yang segera berakhir pada 2024.

Seperti diketahui, LBP selama ini dikenal sebagai menteri segala urusan. Hal itu tidak lepas dari tugas dan kewenangan yang diberikan begitu besar.

Terdapat sejumlah jabatan yang pernah dan masih dipercayakan Presiden Jokowi terhadap Luhut sampai sekarang.

Mulai dari Kepala Staf Presiden (KSP), Menteri Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan(Polhukam), Menteri Koordinator bidang Kemaritiman, dan Menteri Perhubungan Ad Interim.

Selama pandemi Luhut juga ditunjuk sebagai Wakil Ketua Tim Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN), Koordinator PPKM Jawa-Bali, Ketua Dewan Pengarah Tim Penyelamatan Danau Prioritas Nasional, Ketua Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI), dan juga sebagai Ketua Dewan Sumber Daya AirNasional.

Dari sejumlah tugas yang diberikan Jokowi tersebut, LBP bisa dikatakan mampu menjalankannya dengan baik. Dalam penanganan pandemi Covid-19, Luhut terbilang mampu menekan penularan lewat PPKM dan pembatasan interaksi human serta pendistribusian valsin yang merata.

Namun di luar sejumlah keberhasilan itu, LBP kerap tersangkut sejumlah persoalan besar yang menyeret-nyeret nama Presiden Jokowi.

Misal persoalan upaya perpanjangan masa jabatan presiden. Luhut sempat mengungkap adanya bigdata 110 juta rakyat Indonesia menginginkan Presiden 3 periode.

LBP dicurigai juga sebagai pihak yang memotori pergerakan mengubah konstitusi demi terealisasinya jabatan presiden hingga 3 periode.

Pergerakan Luhut soal itu kemudian menimbulkan reaksi keras dari sejumlah kelompok masyarakat dan kelompok elite politik.

Gelombang unjuk rasa besar-besaran kelompok mahasiswa menolak upaya itu sempat terjadi beberapa kali, merata di hampir seluruh wilayah tanah air.

Isu tersebut bahkan sempat mambawa Jokowi masuk dalam perangkap yang menjadi ancaman serius ketika sejumlah kelompok mulai menyuarakan keinginan keruntuhan rezim.

Belum reda persoalan wacana presiden 3 periode, Jokowi kembali terjebak dalam persoalan melambungnya harga minyak goreng dan kelangkaan solar.

Fenoma itu memberi dampak besar bagi kehidupan masyarakat di seluruh penjuru tanah air. Gelombang aksi demonstrasi menuntut Jokowi mundur kembali berkumandang.

Ditengah himpitan ekonomi yang kian sulit akibat pandemi covid-19 ditambah mahalnya minyak goreng, Jokowi kemudian mengambil kebijakan larangan ekspor minyak mentah kelapa sawit (CPO).

Langkah itu dijalankan setelah 'senjata' awal berupa Permendag Nomor 06 Tahun 2022 soal penetapan harga eceran tertinggi (HET) yang diterbitkan Menteri Persagangan (Mendag) justru mendatangkan bencana baru berupa kelangkaan minyak goreng dipasaran.

Sejumlah pengamat melihat upaya menutup kran ekspor CPO yang sempat menggemparkan itu diambil Jokowi sebagai upaya keras pemerintah terhadap oligarki yang terindikasi 'bermain' ditengah lonjakan harga CPO dunia.

Namun sayangnya, kebijakan larangan ekspor CPO dan turunannya yang diberlakukan sejak Kamis 28 April 2022 hingga 19 Mei 2022 juga belum mampu menormalkan harga minyak goreng ke level harga semula.

Di tengah kondisi yang sulit itu, kembali datang ancaman baru dari kalangan petani sawit. Mereka mengeluh anjloknya harga sawit akibat dari kebijakan larangan ekspor CPO.

Kelompok petani pun tidak tinggal diam. Mereka menggelar aksi unjukrasa menuntut pemerintah segera mencabut aturan larangan ekspor CPO yang dianggap sebagai penyebab jatuhnya harga tandan buah segar (TBS).

Ditengah pergolakan yang kian besar, Kamis 15 Mei 2022, Presiden Jokowi melakukan lawatan ke Washington DC dan bertemu dengan Presiden AS, Joe Biden.

Pertemuan itu diduga menghasilkan sejumlah kesepakatan besar yang menjadi kunci keselamatan rezim hingga akhirnya Presiden Jokowi kembali membuka kran ekspor CPO pada 23 Mei 2022.

Dilematis

Jokowi mengakui tengah menghadapi kondisi yang dilematis. Setelah ekspor minyak goreng disetop, harga tandan sawit jatuh, dan ini terkait dengan 17 juta orang tenaga kerja, baik sebagai petani maupun pekerja.

Untuk menjamin kelangsungan para petani sawit, pemerintah memutuskan untuk mencabut larangan ekspor CPO dan turunannya meski harga minyak goreng di pasar tak kunjung turun di level yang diharapkan pemerintah.

"Negara ini mencari keseimbangan seperti itu tidak mudah, jangan dipikir gampang, tidak mudah. Begitu juga selain urusan petani, urusan pekerja di sawit, juga urusan income negara," kata Jokowi.

Jokowi juga mengklaim bahwa pemerintah saat ini sudah menemukan titik terang penyebab sekaligus solusi atas mahalnya harga minyak sejak beberapa bulan terakhir.

Kata Jokowi, harga minyak goreng untuk kemasan curah akan turun hingga Rp 14.000 per liter dalam kurun waktu cepat satu minggu ke depan, dan paling lama akan turun di harga tersebut dalam kurun 2 pekan ke depan.

"Tapi ini kuncinya sudah ketemu, ini dalam seminggu, dua minggu, insyaallah yang namanya minyak goreng curah akan berada di harga Rp 14.000 (per liter)," kata Jokowi.

Untuk memenuhi janji tersebut, Presiden Jokowi kembali menugaskan Luhut Binsar Pandjaitan.

Waktu yang singkat bagi LBP untuk menuntaskan tugas mengembalikan harga minyak goreng ke level semula ditengah himpitan oligarki dan tingginya harga CPO akibat perang Ukraina-Rusia yang tak kunjung reda.

Tugas yang amat berat. Bisa jadi itu merupakan ujian kelayakan bagi LBP. Lanjut dalam Kabinet Indonesia Maju, atau 'pulang' membawa minyak goreng.

Kita lihat!

Oleh Fazar Muhardi