RIAUBOOK.COM - Kemelut penetapan Penjabat (Pj) Wali Kota (Wako) Pekanbaru dan Bupati Kampar masih menjadi sorotan publik, pengamat memungkinkan ada indikasi jual beli jabatan untuk dua wilayah itu.

"Memang sudah jadi diskursus, sejak awal penetapan Pj Wako Pekanbaru dan Bupati Kampar itu dimunculkan. Menjadi menarik dan sangat aneh, dimana usulan gubernur tidak diterima oleh Mendagri," kata Pengamat Sosial Politik dan Pemerintahan Riau Saiman Pakpahan lewat telekomunikasi, Sabtu (21/5/2022) siang.

Dia katakan, menjadi sangat rancu, ketika Gubernur Riau yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat, justru diabaikan oleh Mendagri.

Kondisi tersebut kata Saiman, dianggap oleh kelompok orang yang paham regulasi tantu, hal itu menjadi tidak sesuai.

"Seharusnya ada mekanisme, kalau pun dengan alasan kebutuhan strategis nasional, maka seharusnya aparaur itu berasal dari Kemendagri bukan dari level yang setara," katanya.

Menurut Saiman, 'aromanya' menjadi sangat kental ketika Mendagri bicara demi kepentingan strategis nasional, justru orang yang ditunjuk dari level yang setara.

Kondisi itu kata dia, malah menimbulkan kecurigaan adanya permainan cukong-cukong dalam jual beli jabatan untuk dua wilayah tersebut.

"Itu fenomena yang ingin kita diskusikan, negara malah membuat struktur kebijakan negara yang terkesan berbelit," kata dia.

Menurut Saiman, fungsi dasarnya tidak lagi berjalan dengan baik dan benar, sehingga berpotensi mengganggu stabilitas politik di daerah.

"Harusnya di situ, yang mau kita konfrontir, Kemendagri harusnya paham dengan produknya sendiri. Dan parahnya itu terjadi di seluruh wilayah, Jabar, Jateng, dan hampir seluruh Sumatera itu 'dikadalin' oleh Mendagri atau malah cukong-cukong yang 'mengadalin' Mendagri demi kepentingan mereka," katanya.

Kuncian masalahnya menurut Saiman ada pada program strategis nasional, harusnya Kemendagri memiliki sumber SDM yang cukup untuk menduduki jabatan strategis di tiap daerah jika memang nama-nama yang diajukan gubernur tidak sesuai.

"Kalau dianggap Sumatera menjadi target program strategis nasional, maka seharusnya Mendagri menurunkan ASN yang bersumber dari Kemendagri itu sendiri, bukan dari pemprov yang terkesan akan menimbulkan konflik seperti yang terjadi saat ini," lanjut Saiman.

Kondisi demikian menurut dia, justru menimbulkan indikasi oligarki politik di Indonesia mulai mengonsolidasikan diri untuk kepentingan menuju 2024.

"Maka harusnya yang digugat itu Kementerian, dalam hal ini Mendagri. Kenapa Kementerian sehebat ini bisa 'dikadali' oleh cukong-cukong yang kemungkiman terlibat jual beli jabatan," kata dia.

Saiman mengatakan, pihaknya khawatir justru akan timbul pemikiran publik yang menyatakan bahwa Kementerian terlibat, atau menjadi bagian dari kekisruhan ini.

"Walaupun kita tidak bisa memastikan, dugaan ini menjadi cukup kuat karena situasinya sudah sangat berantakan. Petunjuk awal ini sudah kelihatan, norma dan dalilnya sudah terbentuk oleh mereka sendiri," katanya.

Namun untuk masalah tersebut sampai ke PTUN, menurut Saiman menjadi sangat berat karena hanya masalah etiknya saja.

"Nah, kalau digugat administrasinya, bagaimana mungkin kita menggugat negara sementara negara adalah superior," katanya lagi.

Namun menurut dia ada jalan lain, jika kelompok sipil kuat, maka bisa saja terjadi 'people power', menuntut pemerintah pusat dalam hal kebijakan daerah.

Masyarakat Kampar kata Saiman sudah mulai menolak lewat eskalasi demonstrasi, kondisi itu sangat mungkin merambat ke sejumlah wilayah lain yang diperlakukan sama oleh Kemendagri.

"Tidak ada cara lain selain 'poeple power' untuk menuntut kebijakan pemerintah yang berantakan," kata Saiman.

Untuk diketahui, kegaduhan itu berawal dari Gubernur Riau Syamsuar mengusulkan masing-masing tiga nama untuk mengisi kekosongan penjabat di dua daerah Kampar dan Pekanbaru.

Pemimpin dua wilayah itu segera habis masa jabatannya dalam waktu dekat. Sebagai pemimpin daratan Riau yang menaunginya, Syamsuar berwenang menunjuk pengganti sementara.

Namun belakangan nama-nama yang diusulkan itu hanya sebatas formalitas. Sebab Mendagri tidak menunjuk usulan Syamsuar, yakni Asisten I Setdaprov Riau Masrul Kasmy, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Riau Boby Rachmat, serta Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau M Edy Afrizal, sebagai Pj Wali Kota Pekanbaru.

Sedangkan untuk Pj Bupati Kampar, Syamsuar mengusulkan Imron Rosyadi selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Riau dan Roni Rakhmat selaku Kepala Dinas Pariwisata Riau, terakhir Zulkifli Syukur selaku Kepala Biro Kesra Setdaprov Riau.

Namun Mendagri dikabarkan lebih memilih Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Riau, Dr Kamsol untuk Pj Bupati Kampar dan Sekretaris DPRD Riau, Muflihun sebagai Pj Wali Kota Pekanbaru.

Dikabarkan SK dua 'anak buah' Syamsuar itu telah dijemput dan mereka akan dilantik di Pekanbaru pada Senin (23/5/2022). (fzr)