RIAUBOOK.COM - Lembaga Swadaya Masyarakat Pemersatu Barisan Anti Korupsi (LSM-Perisai) menyiapkan gugatan Tata Usaha Negara (TUN) terhadap legalitas penjabat (pj) Wali Kota (Wako) Pekanbaru dan Bupati Kampar.

"Biar saja dilantik, tapi persiapan kita akan tetap berjalan untuk melakukan gugatan PTUN atas SK penunjukan kedua penjabat tersebut," kata Ketua LSM Perisai Riau Sunardi lewat telekomunikasi kepada RiauBook.com di Pekanbaru, Senin (23/5/2022) siang.

Untuk diketahui, kegaduhan itu berawal dari Gubernur Riau Syamsuar mengusulkan masing-masing tiga nama untuk mengisi kekosongan penjabat di dua daerah Kampar dan Pekanbaru.

Pemimpin dua wilayah itu segera habis masa jabatannya dalam waktu dekat. Sebagai pemimpin daratan Riau yang menaunginya, Syamsuar berwenang menunjuk pengganti sementara.

Namun belakangan nama-nama yang diusulkan itu hanya sebatas formalitas. Sebab Mendagri tidak menunjuk usulan Syamsuar, yakni Asisten I Setdaprov Riau Masrul Kasmy, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Riau Boby Rachmat, serta Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau M Edy Afrizal, sebagai Pj Wali Kota Pekanbaru.

Sedangkan untuk Pj Bupati Kampar, Syamsuar mengusulkan Imron Rosyadi selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Riau dan Roni Rakhmat selaku Kepala Dinas Pariwisata Riau, terakhir Zulkifli Syukur selaku Kepala Biro Kesra Setdaprov Riau.

Namun Mendagri lebih memilih Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Riau, Dr Kamsol untuk Pj Bupati Kampar dan Sekretaris DPRD Riau, Muflihun sebagai Pj Wali Kota Pekanbaru.

Syamsuar kemudian melantik ketua anak buahnya tersebut pada Senin (23/5/2022) pagi di Pekanbaru.

Sunardi menjelaskan, pelantikan dua Pj tersrbut cacat administrasi, sehingga wajib untuk diajukan gugatan ke PTUN.

Sunardi mengatakan, pihaknya akan menggugat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang telah mengeluarkan SK penjabat diluar dari pejabat yang diusulkan Gubernur Riau Syamsuar dan malah menunjuk anak buah gubernur lainnya.

"Termasuk kita juga akan menggugat gubernur yang turut melantik kedua penjabat tersebut," kata Sunardi.

Dia menilai penunjukan sepihak atas pelantikan dua penjabat Wako Pekanbaru dan Bupati Kampar telah cacat administrasi atau maladministrasi.

Dia mengatakan, dilantiknya pj pada hari ini menunjukkan pemerintah tetap pada mekanisme lama pemilihan penjabat, yakni mereka ditunjuk langsung.

Sebelumnya Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya telah menyarankan agar pemerintah menerbitkan regulasi teknis penetapan Pj, namun tidak dijalankan.

Peneliti Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif Muhammad Ihsan Maulana mengatakan, tidak dibuatnya peraturan teknis menunjukan ketidakpatuhan pemerintah terhadap putusan MK. Padahal, MK merupakan lembaga negara yang putusannya bersifat final dan mengikat.

"Ini dapat menyebabkan mal-administrasi. Padahal waktu masih cukup bagi pemerintah untuk membentuk aturan teknis tersebut," ujar Ihsan.

Pilihan kebijakan tersebut, lanjut Ihsan, memiliki risiko hukum. Yang paling rentan adalah adanya gugatan Tata Usaha Negara (TUN) terhadap legalitas Pj. Apalagi, dalam putusannya, ada aturan atau batasan baru yang diberikan MK untuk diatur dalam regulasi.

Terpisah, anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera mengingatkan pentingnya aturan teknis penetapan Pj Kada. Selain menjadi amanat MK, hal itu untuk mencegah politisasi Pj, karena posisinya yang strategis jelang memasuki tahun politik.

"Tidak boleh jabatan itu disalahgunakan untuk strategi pemenangan Pemilu 2024," kata dia.

KPK menilai proses transisi dan pengisian Pj kepala daerah rentan menimbulkan praktik-praktik korupsi. Plt Jubir KPK Ali Fikri mengajak semua pihak untuk mengawasi proses tersebut.

"Karena proses ini sering menjadi ajang transaksi yang rentan terjadinya praktik-praktik korupsi," kata Aki Fikri.

RB