Mal Pelayanan Publik Pekanbaru Hadir Wujudkan Reformasi Birokrasi

PENDIRIAN Mal Pelayanan Publik (MPP) oleh Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru sebagai salah satu upaya mewujudkan visi misi Presiden Joko Widodo, yakni reformasi birokrasi.

MPP kini memasuki usia satu tahun, layaknya ulang tahun perdana perayaan meriah pun dilakukan Rabu (11/3) di Halaman Kantor Walikota Pekanbaru lama, atau depan MPP.

Acara langsung dihadiri oleh MenPAN RB, Tjahjo Kumolo, Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Profesor Zudan Arif Fakrullah, Deputi Bidang Pelayanan Publik, Prof. Dr. Diah Natalisa, MBA, Wakil Gubenur Edi Natar, Walikota Pekanbaru, pipinan BI, OJK, Konsulat Malaysia, anggota DPRD Riau dapil Pekanbaru, unsur Forkopinda Riau dan Pekanbaru serta undangan lainnya.

Saat kegiatan itu, Wali Kota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT juga mendapatkan potongan nasi tumpeng pertama dari MenPAN-RB. Hal itu sebagai tanda apresiasinya terhadap keberhasilan Pemko Pekanbaru di bawah Pemerintahan Firdaus dan Wakil Wali Kota Ayat Cahyadi, dalam memberikan layanan terbaik dalam bidang perizinan dan non perizinan

Selain HUT MPP, juga dilakukan peresmian kantor pelayanan baru Disdukcapil Pekanbaru yang juga dalam komplek MPP Jalan Sudirman Pekanbaru

Tjahjo Kumolo menyampaikan apresiasinya terhadap Pemerintah Kota Pekanbaru, dalam menjalankan pelayanan dibidang perizinan dan non perizinan yang optimal melalui Mal Pelayanan Publik Pekanbaru kepada masyarakat.

Menurutnya, MPP ini merupakan pelayanan dalam satu atap yang mampu mengintegrasikan ke layanan lainnya. Selain itu kehadiran MPP sendiri dapat memutus praktek korupsi.

"Dengan hadirnya MPP dapat memberikan layanan yang lebih transparan, dan lebih maksimal kepada masyarakat. Kami sangat mengapresiasi hadirnya MPP dan telah satu tahunnya MPP Pekanbaru memberikan layanan nya kepada masyarakat," kata Tjahjo Kumolo.

MenPAN-RB juga meyakini ASN di Pemko Pekanbaru dapat bekerja profesional, dan mampu melayani di bidang nya masing-masing lewat MPP Pekanbaru ini.

MPP jadi contoh

MenPAN - RB mengatakan sudah saatnya kini tiap kabupaten/kota miliki pelayanan terpadu, karena untuk mendekatkan masyarakat pada pelayan itu sendiri.

Cahyo juga mengakui MPP Pekanbaru sejak diresmikan setahun lalu berkembang pesat, dan tetap dalam pantauan pemerintah layanannya.

Ia juga berharap lewat MPP Pekanbaru, kaota/kabupaten lainnya akan termotivasi untuk mencontoh sistem pelayanan terpatu tersebut.

"Tim bu Diah selalu memonitor kecepatan pelayanan MPP, diharapkan dengan mal yang lengkap ini sudah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Mudah -mudahan MPP menjadi contoh minimal kota yang dekat dulu dan akhirnya melebar," katanya.

Ia tidak menampik bahwa guna mewujudkan visi dan misi reformasi birokrasi itu butuh komitmen dari kepala daerahnya. Agar masyarakat dapat menikmati pelayanan mudah, cepat dan murah.

"Yang dibutuhkan masyarakat kecepatan pelayanan dan perijinan itu yang terus dibutuhkan masyarakat, setidaknya kedepan kota/ kabupaten sudah punya mal sekecil apapun yang penting niat, tinggal waktunya saja," tukasnya.

MPP tingkatkan investasi

Wali Kota Pekanbaru Firdaus mengatakan di usia satu tahu MPP khusus pelayanan perijinan ada kenaikan ini dilihat dari jumlah investasi naik 250 persen, proyek naik 80 persen, keteraediaan tenaga kerja naik 60 persen.

"Untuk pelayanan non perijinan yakni bidang kependudukan kini juga di fokuskan di MPP yakni dengan menggunakan gedung Bappeda lama," kata Firdaus.

Kata dia pembangunan MPP ini sebagai bentuk komitmen dan konsistensi Pemko Pekanbaru untuk masyarakat.

Kata dia saat sejak dipindahkannya pelayanan kependudukan ke MPP ada peningkatan kunjungan pengurusan menjadi 1.600 per hari.

"Kemaren sebelum pindah ada 600 antrian pelayanan, kini sejak sebulan ini 1400-1600 perhari, kami targetkan tahun depan MPP bisa menampung 2.500 pelayanan," katanya.

Dikatakan dia untuk mewujudkan itu layanan kependudukan masih butuh inovasi. Aktifasi dan sistem, sarana dan prasarana akan dibeli tahun ini, kami juga sedang persiapkan SDM milenial.

"Misalkan pendataran akan online dan pelayanan sesuai jam antrian sehingga efisienai waktu dapat dilakukan," tukasnya.

Berikut ke-26 instansi pemerintah, lembaga, perbankan dan badan usaha milik negara/daerah berikut pelayanan yang diberi di MPP.

1. DPM-PTSP

Melayani sebanyak 103 pelayanan perizinan dan non perizinan

2. PT PLN

Melayani Pasang Baru, Perubahan Daya dan Promo Diskon PLN selama 2019

3. Kejaksaan Tinggi Riau

Memberi pelayanan seperti pelayanan hukum, penyuluhan atau penerangan hukum, E-laporan atau pengaduan masyarakat, pengawasan barang cetakan serta pengawasan aliran kepercayaan.

4. Kejaksaan Negeri Pekanbaru

Melayani pelayanan hukum dan konsultasi hukum gratis, pelayanan E-tilang, pelayanan pengembalian barang bukti dan pelayanan pemberian surat izin besuk tahanan.

5. Ikatan Arsitek Indonesia

Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Riau memberi pelayanan arsitektur dan keprofesian arsitek.

6. BPJS Kesehatan

Memberi pelayanan kepesertaan badan usaha meliputi pendaftaran pemberi kerja dan pekerja berikut anggota keluarganya.

7. PT Taspen

Menyediakan layanan informasi TASPEN, memberi informasi dan persyaratan klaim kepada peserta aktif, pensiun dan ahli warisnya, serta menangani keluhan peserta.

8. Imigrasi

Memberi pelayanan dokumen perjalanan Republik Indonesia/Paspor RI khusus permohonan penggantian paspor bagi masyarakat pemegang e-KTP Kota Pekanbaru.

9. BPJS Ketenagakerjaan

Melayani peningkatan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan, syarat ke pesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada proses perizinan dan non perizinan, pelaksanaan pengenaan dan pencabutan sanksi administrative tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu, dan pemanfaatan data tertentu.

10. PDAM

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Pekanbaru juga turut memberi pelayanan pelanggan untuk Sambungan Baru (SB) penyambungan kembali, Balik Nama (BN), dan jenis-jenis pengaduan pelanggan lainnya.

11. Samsat

Melayani pembayaran pajak dan pengesahan STNK tahunan.

12. Bapenda Riau

Melayani pembayaran pajak air permukaan dan pembayaran pajak alat berat.

13. Polresta Pekanbaru

Melayani pengurusan perpanjangan SIM, SKCK dan SPTK (Layanan Kehilangan Barang).

14. Ikatan Notaris Indonesia

Melayani pembuatan/perubahan akta badan hukum PT, CV, Firma, Yayasan Koperasi, Usaha Dagang, Lembaga dan Perkumpulan. Perjanjian sewa, kerjasama dan perjanjian

lainnya.

Kemudian Akta perjanjian kredit, fidusia, cessie personal guarante, corporate guarantee. Akta kuasa, waarmerking, legalisasi dan penyamaan fotocopy.

15. Ikatan Pejabat Pembuat Akta (IPPA)

Melayani:

a. Jual beli

b. Hibah

c. Tukar menukar

d. Pemasukan ke dalam perusahaan (inbreng)

e. Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)

f. Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT)

g. Akta Pembagian Hak Bersama (APHB)

h. Pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) atau Hak pakai atas tanah hak milik

16. Badan Pertanahan Nasional

Badan Pertanahan Nasional (BPN) melayani penghapusan hak tanggungan /Roya (Pemohon Langsung) dan pertimbangan teknis dalam rangka izin lokasi (OSS).

17. Kanwil DJP Riau

Melayani asistensi penyampaian SPT melalui e-filing dan layanan Cetak Ulang NPWP.

18. Kemenag Pekanbaru

Memberi pelayanan rekomendasi paspor umroh dan haji, layanan Informasi Pendaftaran Haji dan layanan Informasi Pendaftaran Nikah.

19. BNI

Melayani pelayanan terhadap nasabah baik transaksi penyetoran maupun penarikan dan menyediakan layanan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

20. BRI

Melayani pelayanan terhadap nasabah baik transaksi penyetoran maupun penarikan dan menyediakan layanan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

21. Bank Riau Kepri

a. Pelayanan setor tunai

b. Pelayanan penarikan tunai

c. Pelayanan pembayaran retribusi

d. Pelayanan PBB

e. Pelayanan Pajak, Hotel, Reklame dan Restoran

22. Disdukcapil Pekanbaru

Melayani pengurusan surat keterangan datang dan surat keterangan pindah.

23. BKPSDM Pekanbaru

Melayani pengurusan pelayanan pensiun.

24. LPSE Pekanbaru

a. Layanan Pengguna SPSE yang terdiri dari ;

- Layanan perubahan email penyedia

- Layanan perubahan Password dan pemberian User ID Helpdesk Agency

- Layanan perubahan Password dan pemberian User ID Auditor

- Layanan perubahan Password dan pemberian User ID Helpdesk

- Layanan Perubahan NPWP Penyedia

- Layanan Perubahan Data Lelang - Layanan Pemberian Informasi User ID Penyedia

- Layanan penggunaan Akses Intranet di Bidding Room bagi Pengguna

- Layanan Pengumuman Informasi ke Pengguna SPSE terkait kendala Sistem SPSE

-Layanan Pengumuman Informasi ke Pengguna SPSE terkait pemeliharaan Sistem SPSE

- Layanan Eskalasi permasalahan melalui aplikasi TTS

- Layanan Eskalasi permasalahan melalui email

- Layanan Penanganan permasalahan pengguna SPSE melalui telepon

- Layanan Penanganan permasalahan pengguna SPSE melalui TTS

- Layanan Penanganan permasalahan pengguna SPSE melalui e-mail

- Layanan Penanganan permasalahan pengguna SPSE di LPSE

- Layanan pendampingan Upload di Bidding Room

- Layanan perubahan jadwal batas akhir upload dan awal pembukaan dokumen

- Layanan pengelolaan asset informasi

- Layanan Registrasi dan Verifikasi penyedia barang dan jasa

- Layanan prosedur uji forensik

- Layanan penanganan insiden Infrastruktur SPSE

- Layanan penanganan insiden SPSE

- Instruksi kerja Error Handling E-Procurement

b. Layanan verifikator LPSE terdiri dari ;

- Layanan Pemberian informasi User ID Penyedia

- Layanan registrasi dan verifikasi

- Layanan perubahan e-mail penyedia

- Layanan perubahan NPWP penyedia

- Layanan pengaktifan kembali akun penyedia.

25. Bapenda Pekanbaru

a. Pembayaran Pajak PBB

b. Pembayaran PajakReklame

c. Pembayaran PajakRestoran

d. Pembayaran Pajak Hotel

e. Pembayaran PajakHiburan

f. Pembayaran PajakParkir

g. Pembayaran Pajak PPJU

h. Pembayaran Pajak Air Tanah

i. Pembayaran PajakGalian C

j. Pembayaran Pajak Sarang burung wallet.

26. PT Pos Indonesia (Persero)

a. Jasa Pengiriman dokumen dan barang.

b. Pelayanan jasa keuangan.

27. Bea Cukai

Memberi pelayanan informasi public yang dibutuhkan masyarakat seperti informasi mengenai barang kiriman, ekspor maupun impor, dan berbagai informasi lainnya.PBB