RiauBook - Cukup mengejutkan, Gubernur Riau nonaktif Annas Maamun didakwa oleh jaksa penuntut umum KPK telah menerima suap sekitar Rp5,5 miliar dari sejumlah pihak terkait alih fungsi hutan industri. Ia terancam hukuman 20 tahun penjara.

Padahal, selama ini dalam berita-berita politisi Golkar itu disebut menerima suap senilai Rp 2 miliar dari Gulat Medali Emas Manurung, Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Riau.         

"Suap pertama itu menerima Rp2 miliar, kemudian terima Rp500 juta dari Edison, yang ketiga menerima Rp3 miliar dari Suheri melalui Gulat Medali Emas Manurung. Jadi total sekitar Rp5,5 miliar," ujar jaksa Irene Putrie dalam sidang perdana Annas Maamun di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung, Jawa Barat, Rabu (11/2/2015), seperti dikutip dari kantor berita Antara.

Dia menjelaskan, Gulat Medali Emas Manurung dan Edison Marudut Marsadali Siahaan memberikan suap kepada Annas Maamun, agar memasukkan areal kebun sawit milik mereka ke dalam usulan revisi surat perluasan lahan bukan kawasan hutan di Provinsi Riau.

Annas Maamun ditangkap petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan di rumah pribadinya di  Perumahan Citra Gran Blok RC 3 No 2 Cibubur, Bekasi, Jawa Barat, 25 September 2014.  Tak berselang lama setelah ia menerima uang suap dalam bentuk mata uang dolar Singapura dan rupiah dari Gulat Medali Emas Manurung.

Gulat juga dijadikan tersangka oleh KPK dan pekan lalu telah dituntut dengan hukuman 4,5 tahun penjara serta denda Rp 150 juta subsider tiga bulan kurungan. Berbeda dengan Annas Maamun, sidang peradilan terhadap Gulat digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

Jaksa Irene Putrie mengatakan, atas perbuatannya, Annas Maamun dapat dikenai pasal berlapis yakni Pasal 12 huruf b dan Pasal 12 huruf a serta Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Koprupsi    

Kenapa ancaman hukumannya 20 tahun? “Hukuman yang dapat dijatuhkan itu merupakan penambahan sepertiga dari perbuatan terberat terdakwa berdasarkan pasal 12 huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara,” kata dia.

Sidang yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Barita Lumban Gaol akan dilanjutkan pada Rabu (18/2) dengan agenda mendengarkan keterangan dari saksi-saksi. (shs)