RiauBook - Kepala Divisi Humas Polri Irjen Ronny Franky Sompie mengatakan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto ditangkap terkait pemberian keterangan palsu dalam sengketa Pilkada Kotawaringin Barat di Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2010.

Pernyataan Ronny sekaligus mengkonfirmasi penangkapan Bambang yang sempat simpang-siur.  Kata Ronny, Bambang sudah ditetapkan sebagai tersangka. "Ya, jadi pemeriksaan sekarang sebagai tersangka," kata Ronny dalam keterangan pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (23/1/2015) siang.

Ronny mengatakan, ada tiga alat bukti untuk menangkap Bambang, yakni keterangan saksi, dokumen, dan keterangan ahli.  Ia mengemukakan, Bambang meminta saksi untuk memberikan keterangan palsu di MK.

Sayangnya, Ronny enggan mengungkapkan siapa saksi yang melaporkan Bambang Widjojanto ke polisi.

Sebelum menjadi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang adalah advokat yang biasa berperkara di MK. Sejumlah calon kepala daerah yang bersengketa di MK memakai jasanya, termasuk pasangan Septina-Erizal Muluk (Berseri) pada sengketa Pilkada Kota Pekanbaru pada 2011.

Ronny mengutarakan, setelah mendapat laporan warga, Bareskrim Porli lalu membentuk tim untuk menyelidikinya. Hasilnya, penyidik sudah menemukan tiga alat bukti bahwa Bambang melakukan tindak pidana. Bukti-bukti itu, kata dia, didapat dari pelapor dan para saksi.

"Setelah melakukan galar perkara beberapa kali, lalu bisa ditingkatkan ke penyidikan. Penyidik sudah dapat alat bukti surat atau dokumen, keterangan para saksi, dan keterangan ahli," kata Ronny.

Bambang lalu ditangkap di kawasan Depok, Jawa Barat, pada pukul 7.30 WIB saat mengantar anaknya ke sekolah. Bambang langsung dibawa ke Bareskrim Polri dan diperiksa sebagai tersangka.

Tapi kenapa baru sekarang kasus ini diproses? "Memang ini kasus lama, tetapi Polri mendapatkan laporan dari masyarakat pada 15 Januari 2015," kilah Ronny.

Diduga Polri tengah melakukan upaya balas dendam karena tidak terima calon tunggal Kapolri, Komjen Pol. Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka sehari sebelum menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di DPR, 13 Januari 2015. Secara kebetulan, kasus dugaan gratifikasi yang disangkakan KPK kepada Budi Gunawan terjadi sudah cukup lama, yakni 2004-2006.

Meski telah mengantongi restu DPR, Budi Gunawan batal dilantik presiden gara-gara status tersangka itu. Sejak itulah serangan demi serangan ditujukan kepada pimpinan KPK, terutama ketuanya, Abraham Samad, dan Bambang Widjojanto. Dua orang ini pula lah yang mengumumkan status tersangka Budi Gunawan. (shs)