RIAUBOOK.COM - Mau tahu apa saja yang akan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI pada saat melakukan evaluasi laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD)?

Ketua tim entry briefing BPK RI Provinsi Riau Vivi Lumedi Basyirudin saat di Siak mengatakan tujuan dari pemeriksaan BPK adalah untuk mendapatkan keyakinan yang memadai terhadap kewajaran penyajian pelaporan keuangan yang dilakukan pemerintah daerah.

Secara inmateril sesuai prinsip akuntansi, dengan melihat penyesuaian standar akuntansi, lingkup pemeriksaan yang dilakukan seluruh komponen yang disampaikan.

"Kami akan melakukan pengujian terhadap transaksi yang ada SKPD termasuk neraca, laporan arus kas, realisasi anggaran, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan saldo, dan juga kecukupan catatan terhadap laporan keuangan," ucap Vivi.

Pemerintah Daerah telah menetapkan kebijakan akuntansi, bahwa prinsip akuntansi itu harus dijalankan. "Tetap kami lihat apakah kebijakan akuntansi tersebut, sudah dilaksanakan sesuai dengan konsekuen.

Seperti diketahui memasuki bulan April, biasanya BPK melakukan audit dan evaluasi terhasap LKPD seluruh pemerintah daerah.

Dari audit dan evaluasi yang dilakukan tersebut, selanjutnya BPK memberi opini terhadap LKPD. Dimulai opini disclaimer (tak wajar), wajar dengan pengecualian (WDP), wajar tanpa pengecualian (WTP).

Opini WTP menjadi opini tertinggi. Itu makanya hampir setiap pemerintah senantiasa berbenah dan berupaya mendapatkan WTP. Karena selain masalah prestise dan prestasi, mendapatkan opini WTP juga berarti kecil kemungkinan adanya kesalahan, ketidakpatuhan dalam penggunaan uang negara.(RB/gus)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau