Riau Book - Lembaga yang menjadi perwakilan rakyat justru mendapat julukan terkorup, menggeser Polri yang dahulu bertengger di ranking atas, demikian survei terbaru yang dikeluarkan oleh organisasi internasional Transparency International.

Transparency International mendapuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi lembaga paling korup di Indonesia. Sebanyak 54 persen responden survei ini setuju dengan banyaknya praktik korupsi yang ada di DPR.

Melansir Transparency.org, Senin (13/3/2017), DPR menggantikan Polri untuk duduk di peringkat pertama. Peringkat setelahnya ditempati oleh institusi birokrasi dengan 50 persen, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan 47 persen, dan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dengan 45 persen.

Transparency International mengatakan, dianggapnya DPR sebagai lembaga terkorup di Indonesia berasal dari tingkat kepercayaan publik yang terus menurun. Banyaknya kasus korupsi yang menjerat anggota dewan memberikan efek ketidakpercayaan pada kinerja yang dilakukan.

Sementara, survei ini juga memberikan sedikit kabar baik bagi korps kepolisian. Walau pada 2013 institusi ini menempati peringkat pertama dalam daftar lembaga negara yang dianggap paling korup, kini Polri turun ke peringkat lima.

Sebanyak 40 persen responden menganggap institusi kepolisian merupakan lembaga paling korup. Survei Global Corruption Barometer 2017 dilakukan pada 1.000 responden yang tersebar di 31 provinsi. Survei ini digelar sejak pertengahan 2015 hingga awal 2017.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Rikwanto mengapresiasi hasil survei Global Corruption Barometer (GCB) yang disusun Transparency International.

"Beberapa waktu lalu, ada survei dari masyarakat transparansi, bahwasanya saat ini Polri menduduki rangking kelima dalam peringkat paling korup. Kami apreasiasi kepada hasil survei tersebut," kata Rikwanto.

Namun, Rikwanto memastikan Polri saat ini tengah berupaya memperbaiki diri. Pembenahan yang dilakukan, kata dia, mencakup di internal dan eksternal.

"Seperti kami upayakan peningkatan kesejahteraan personel. Seperti perumahan, tunjangan kinerja, kenaikan pangkat, pendidikan, dan lain-lain," ucap dia.

Rikwanto menambahkan, Polri saat ini juga tengah gencar melakukan penindakan terhadap anggotanya, terutama yang terlibat pungutan liar (pungli).

Oleh karena itu, ucap Rikwanto, pihaknya bersama instansi lain membentuk Tim Sapu Bersih (Saber) Pungli guna mencegah terjadinya praktik haram tersebut.  (RB/lp6)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau