Riau Book - Wakil Bupati Siak, H. Alfedri di panggil ke Istana Negara Jakarta oleh Presiden, Joko Widodo, pemanggilan tersebut untuk mengikuti rapat koordinasi Pengendalian Kebakaran hutan dan Lahan (Karhutla), Senin (23/1/17).

Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Karhutla dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo, dalam Rakor tersebut presiden juga memberikan pengarahan kepada seluruh peserta yang diikuti oleh Gubernur, Kapolda, Bupati/Walikota yang hadir dari seluruh Indonesia. Rakor tersebut diadakan sebagai upaya antisipasi terhadap ancaman musim kemarau yang diprediksi akan terjadi di tahun 2017 ini.

Presiden meminta kepada seluruh Kepala Daerah yang hadir pada Rakornas tersebut agar berkomitmen dalam melakukan pencegahan serta melaksanakan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

Pada rapat tersebut membuahkan hasil yakni dampak dari Kebakaran Hutan dan Lahan yang pernah terjadi pada beberapa tahun yang lalu dapat dijadikan sebagai pelajaran agar hal tersebut tidak terjadi lagi yang dimulai di tahun ini. Selain berdampak melumpuhkan perekonomian juga berdampak buruk bagi pencemaran udara hingga ke negara tetangga.

H. Alfedri mengatakan, pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Istana Negara Jakarta menjelaskan Penanganan Karhutla 2017 yang diikuti sebanyak 9 Provinsi yang termasuk salah satunya Riau.

Menurut beliau, pada tahun 2016 telah terjadi penurunan titik hotspot sebanyak 82 pesen dari 17 ribu lebih terjadi penurunan, itu berkat antisipasi dengan pencegahan lebih awal. Untuk itu pula kata Alfedri, Presiden Joko Widodo meminta siaga terhadap kebakaran hutan dan lahan untuk Provinsi Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur serta Papua.

"Untuk di tahun 2017 seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Menkopolhukam ketika acara Rakornas, berdasarkan pantauan, untuk musim Elnino nya lebih panjang dan lebih kering, untuk itu harus dilakukan antisipasi lebih awal, dengan salah satu yang dilakukan adalah melaksanakan sosialisasi dari awal ini untuk mencegah agar tidak membakar hutan dan lahan," kata Alfedri.

Selain itu, dijelaskan beliau bahwa akan diminta pembinaan kepada masyarakat oleh Pemerintah Daerah agar tidak mengolah lahan dengan cara membakar.

Untuk itu, menurut beliau harus dilakukan koordinasi baik itu antara Pemerintah Daerah dengan TNI, Polri, Instansi Vertikal dan Perusahaan yang diharapkan setiap kanal akan dibuat pada tahun sebelumnya harus ditingkatkan lagi terutama diminta kepada perusahaan untuk menambah setiap kanal.

Penetapan Siaga Darurat harus CepatMenurut Alfedri, perlunya dibentuk Pos pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan yang tidak hanya di kabupaten, namun juga Kecamatan hingga ke desa-desa yang sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo serta penegakan hukum juga harus dilakukan dengan baik. (RB/Agus/Shinta)


Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau