Riau Book - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) para calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekanbaru, Riau, pada kamis (8/12/2016).

Pada rilis resmi yang diterima pers setelah Pengumuman LHKPN calon kepala daerah (Cakada) di Wilayah Provinsi Riau tahun 2017 oleh KPK yang dilaksanakan di Balai Serindit Kompleks Rumah Dinas Gubernur Riau, diungkap bahwa Cakada terkaya adalah Herman Nazar (calon wali kota) dengan total kekayaan mencapai Rp38.248.128.531.

Sementara untuk Cakada 'termiskin' adalah Irvan Herman yang memiliki kekayaan cuma Rp424.500.493.

Berikut adalah rekap resmi LHKPN Cakada untuk Pekanbaru:

2. H.Said Zohrin S.H. M.H./Calon Wakil Walikota Pekanbaru: Rp12.290.018.754

3. Herman Nazar S.H. M.Si./Calon Walikota Pekanbaru: Rp38.248.128.531

4. Defi Warman M.Pd/Calon Wakil Walikota Pekanbaru: Rp721.798.197

5.Dr. H. Firdaus S.T. M.T./Calon Walikota Pekanbaru: Rp7.247.215.224

6. Ayat Cahyadi S.Si/Calon Wakil Walikota Pekanbaru: Rp1.730.126.916

7.Dr. M. Ramli S.E. M.Si./Calon Walikota Pekanbaru: Rp4.621.352.610

8.Dr.Irvan Herman/Calon Wakil Walikota Pekanbaru: Rp424.500.493

9.Drs. H.Dastrayani Bibra, M.Si./Calon Walikota Pekanbaru: Rp1.708.041.186

10.H.Said Usman Abdullah/Calon Wakil Walikota Pekanbaru: Rp5.730.641.347

Dasar hukum kegiatan pengumuman LHKPN milik Calon Kepala Daerah adalah:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa tanda terima Laporan Harta Kekayaan dari instansi yang berwenang melakukan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan merupakan salah satu persyaratan dalam pemilihan Kepala Daerah;

2. Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Calon Kepala Daerah wajib mengumumkan harta kekayaannya tersebut maksimal 2 hari sebelum tanggal pencoblosan. Jika berhalangan dalam mengumumkan hartanya maka dapat diwakilkan oleh KPU Propinsi/Kota/Kabupaten untuk mengumumkannya;

Tujuan dari kegiatan:

Laporan harta kekayaan milik calon kepala daerah yang telah diumumkan diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan oleh masyarakat pemilih ketika akan memilih kepala daerah di wilayahnya dengan melihat kejujuran dari calon kepala daerah dalam melaporkan harta kekayaannya. Untuk itu diharapkan KPU dapat memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk membaca pengumuman laporan harta kekayaan milik calon kepala daerahnya.