Riau Book - Mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, penegak hukum perlu mempermudah dan tidak mempersulit penyelesaian kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terkait Surah Al Maidah ayat 51.

SBY yang juga Ketua Umum Partai Demokrat pun mengajak seluruh elemen masyarakat mendudukan awal mula kasus Ahok yang dianggap menistakan agama, agar tak menjadi bias.

Penistaan agama secara hukum, Menurut SBY, adalah hal yang tidak diperbolehkan atau dan dilarang. Oleh karenanya, persoalan tersebut harus mengacu pada sistem hukum dan KUHP.

"Mari kita kembali ke kuliah manajemen, dan metode pemecahan persoalan, kenapa rakyat protes, tentu ada sebabnya," ujar SBY di kediamannya di Cikeas, Bogor, Rabu (2/11/2016).

SBY di Indonesia sudah ada yurisprudensi dan preseden penegakan hukum di waktu yang lalu terkait urusan yang sama. Untuk itu, yang terbukti bersalah pun telah diberikan sanksi. Hal itu sebagai penegakan supremasi hukum.

"Jadi, kalau ingin negara ini tidak terbakar oleh amarah para penuntut keadilan, Pak Ahok, ya mesti diproses secara hukum," jelasnya.

Tak hanya itu, SBY pun mengingatkan, jangan sampai ada pandangan bahwa Ahok kebal hukum. "Jangan sampai beliau dianggap kebal hukum. Itu adalah bagian dari nilai-nilai demokrasi, negara kita negara hukum," ujarnya.

Bahkan SBY pun menyindir jika tuntutan rakyat yang menuntut keadilan diabaikan, sampai "lembaran kuda" pun unjuk rasa akan terus muncul.

"Barang kali karena tuntutannya itu tidak didengar,nah kalau sama sekali tak didengar, diabaikan, sampai lebaran kuda, masih ada unjuk rasa itu. Ini pengalaman saya 10 tahun memimpin banyak juga unjuk rasa," pungkas SBY. (OJIN)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau