Riau Book - Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan menggelar rapat penanganan kebakaran hutan dan lahan (satgas, rencana operasi dan dukungan anggaran) dengan instansi terkait dan 10 provinsi di Indonesia.

Rapat penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) dilaksanakan di Ballroom III Hotel Pangeran Jl. Jend Sudirman Pekanbaru, Kamis (09/06/2016).

Hadir dalam rapat ini Kepala BNPB diwakili pejabat eselon I, Kemendagri, Bappenas, BPKP, Sekretaris Badan Restorasi Gambut, Deputi I Kemenko PMK, Deputi III Kemenko Perekonomian, Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim Kemen LHK, BMKG, Kababinkum TNI, Asops Kapolri dan undangan lain.

Provinsi yang hadir yaitu Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Papua dan Papua Barat.

Dalam rapat ini, masalah dukungan anggaran untuk pencegahan karhutla banyak ditanyakan oleh peserta rapat.

Karena untuk pencegahan Karhutla, dana tidak ada yang disediakan baik oleh Pemda maupun oleh Pemerintah Pusat. Bahkan dana dari Pemerintah Pusat baru bisa dikucurkan kalau suatu daerah berstatus tanggap darurat atau bencana nasional.

Sebagaimana diketahui, pengerahan pasukan untuk pencegahan Karhutla, terutama oleh Kodam dan Korem dimasing-masing daerah memerlukan dana yang tidak sedikit, baik untuk konsumsi dan transportasi ribuan pasukan.

Hal ini banyak dikeluhkan oleh Pangdam dan Danrem yang menjadi Komandan Satuan Tugas (Dansatgas) pencegahan Karhutla, sebagaimana laporan yang diterima oleh Kemenko Polhukam, Pangdam dan Danrem telah mengajukan anggaran biaya puluhan miliar terkait pencegahan Karhutla ini.

Penganggaran ini terkendala pada berbagai aturan yang ada, baik di Kementerian maupun dilegislatif, sehingga butuh waktu dan proses yang panjang.

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau