RiauBook.com - PT Riau Makmur Sejahtera selaku pengembang kawasan perumahan (developer) untuk rumah sederhana di Jalan Palembang, Kelurahan Kulim, Kecamatan Tenayan Raya, Pekanbaru, Riau diduga telah melakukan pelanggaran hukum setelah dianggap menyerobot tanah wakaf warga.

Perusahaan pengembang itu mengklai tanah wakaf warga seluar 30x30 meter sebagai bagian dari kawasan fasilitas sosial (fasos) untuk dibangun rumah ibadah yang menjadi fasilitas perumahan.

"Saya mengetahui persis tanah yang diklaim oleh developer sebagai tanah fasilitas sosial begian dari perumahan itu adalah tanah wakaf warga sebelum developer membeli lahan untuk dijadikan kompleks perumahan itu," kata Sunarto selaku Ketua Rukun Warga (RW) 07, Kelurahan Kulim, Kecamatan Tenayan Raya, Pekanbaru, Selasa (20/1).

Sebelumnya PT Riau Makmur Sejahtera selaku pengembang Perumahan Pemko Bertuah Sejahtera, Kelurahan Kulim, Kecamatan Tenayan Raya, Pekanbaru mendapat somasi dari warga perumahan itu atas sejumlah persoalan, mulai dari penyambungan listrik tanpa standar laik operasi hingga semenisasi jalan yang tak direalisasikan.

Warga kemudian menuntut janji developer yang sempat menyatakan bahwa tersedia tanah fasos untuk pembangunan rumah ibadah tidak jauh dari lokasi kompleks perumahan.

Namun hasil penelusuran menemukan bahwa pihak developer sejak rencana pembangunan kompleks perumahan itu mengajukan peta pembangunan ke BTN dengan menyebut tanah wakaf warga merupakan bagian dari fasos perumahan.

Pihak BTN Cabang Pekanbaru kemudian menyetujui rencana tersebut tanpa ada analisis dan peninjauan ke lapangan. "Sampai saat ini pihak BTN tidak pernah menemui saya untuk mengklarifikasi tanah wakaf warga yang diklaim milik developer itu," kata Sunarto.
 
Ia menjelaskan, bahwa tanah wakaf seluas 30x30 meter yang berlokasi bersebelahan dengan lahan kompleks perumahan telah diwakafkan oleh warga bernama Somat sejak tahun 1995.

Sementara itu, lanjut dia, pihak developer membeli lahan yang berada di sebelahnya baru pata tahun 2007 untuk pembangunan perumahan khusus Pegawai Negeri Sipil (PNS). "Tanah itu dibeli pihak developer oleh orang yang sama, Somat. Tapi sesudah sebagian tanahnya diwakafkan dan telah ada surat sah dari pihak kelurahan dan kecamatan mengenai tanah wakaf tersebut," katanya.

Ketika itu, kata dia, pemilik tanah menyerahkan tanah wakaf ke Ketua Rukun Tetangga (RT) yang waktu itu masih dijabat olehnya. "Saya waktu itu masih menjabat sebagai Ketua RT, beum menjadi Ketua RW seperti sekarag," kata Sunarto.

Dia mengaku kemudian berinisiatif untuk mengesahkan tanah wakaf tersebut atas nama warga yakni Zaharuddin. "Selarang surat atau legalitas tanah wakaf tersebut telah sah dan tidak ada yang bisa mengklaim tanah tersebut seenaknya saja," kata dia. (hrd)