RiauBook.com - Sidang kasus kejahatan lingkungan atas terdakwa sejumlah petinggi PT Nasional Sago Prima (NSP) berkualitas rendah dan sangat pisimis hukuman yang akan dijatuhkan untuk perusahaan pembakar hutan itu dapat setimpal, demikian Lemabaga Swadaya Masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Pemburu Penjahat Lingkungan Hidup.

"Baik itu Ketua Majelis Hakim Sarah Lois dan dua anggota yakni Renny Hidayat dan Melki Salahuddin yang ada dalam sidang NSP tidak bersertifikasi sebagai hakim kasus lingkungan," kata Riko Kurniawan selaku Koordinator Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Riau dalam jumpa pers di Pekanbaru, Senin (19/1) siang.

Jika demikian, lanjut dia, maka sangat dimungkinkan keputusan yang dihasilkan nantinya tidak akan menimbulkan efek jerah karena tidak maksimal.

Jalan keluar agar kasus kejahatan lingkungan mendatangkan efek jerah dengan para tersangka yang divonis berat sesuai dengan kesalahananya, menurut Riko adalah diganti hakim tersebut dengan yang telah brsertifikasi lingkungan.

Boy Sembiring selaku Koordinator Koalisi LSM tersebut mengatakan, bahkan hakim kasus lingkungan harunya merujuk pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 134/KMA/SK/IX/2011 tentang Sertifikasi Hakim Lingkungan.

"Pasal 5 jelas menyebut bahwa perkara lingkungan hidup harus diadili hakim khusus lingkungan hidup," katanya.

Boy mengatakan, temuan lainnya selama memantau persidangan di Pengadilan Negeri Bengkalis, majelis hakim tidak aktif dalam menggali fakta-fakta sesungguhnya.

Sementara menurut kode etiknya, demikian Boy, hakim seharusnya aktif bertanya kepada sakti dan terdakwa agar perkara yang disidangkan mendatangkan keputusan yang adil dan setimpal.

"Khusus untuk kasus NSP, hakim lebih banyak diam dan mendengarkan penjelasan terdaksa serta saksi-saksi tanpa aktif bertanya," kata dia.

Koordinator Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari), Muslim Rasyid yang juga tergabung dalam Koalisi Pemburu Penjahat Lingkungan Hidup menyatakan, kasus NSP harunya menjadi contoh bagi penuntasan kasus kejahatan lingkungan di Riau.

"Jangan sampai, hukuman yang tak sebanding akan malah membuat perusahaan kehutanan dan perkebunan lainnya menganggap remeh hukum di negara ini," katanya. (hrd)